Vaksinasi Polda Lampung Capai 70,38 Persen



LAMPUNG, IPHEDIA.com – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan jajaran terus gencar melakukan vaksinasi untuk mendukung program pemerintah dengan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Lampung.

"Sampai saat ini jumlah vaksin yang sudah disalurkan jajaran mencapai 3.439.340 dosis," kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kamis.

Ia mengatakan, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2021 vaksin yang sudah disuntikkan mencapai 2.364.453 dosis dan tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 2.420.921 dosis. "Dosis yang tersisa sebanyak 1.018.419 dosis,” ujarnya.

Polda Lampung dan Polres jajaran per tanggal 4 dan 5 Oktober 2021 dalam sehari telah melakukan vaksinasi ke masyarakat sebanyak 56.468 dosis. "Jadi, kalau di prosentase, capaian vaksianasi yang dilakukan Polda Lampung dan Polres jajaran per tanggal 5 Oktober 2021 mencapai 70,38 persen," katanya.

Untuk dosis vaksin yang masih tersisa akan terus digencarkan oleh tim vaksinator dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Lampung melalui gerai-gerai vaksin Presisi  yang tersebar di wilayah Bandarlampung dan Polres jajaran.

Vaksinasi yang digelar oleh Polda Lampung selain di Rumah Sakit Bhayangkara juga dilaksanakan di Graha Wangsa. Polres jajaran juga menggelar gerai vaksin Presisi setiap harinya baik dosis pertama maupun dosis kedua untuk masyarakat.

“Saya menghimbau kepada masyarakat yang belum divaksin agar mendatangi langsung Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung atau ke Graha Wangsa dan gerai-gerai vaksin Presisi yang ada di Polres jajaran dengan membawa fotocopy KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang belum memiliki KTP,” imbaunya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top