Pembiayaan Sindikasi Antar Bank di Sumbagsel Mudahkan Pinjaman Modal Masyarakat



SUMSEL, IPHEDIA.com - Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru (HD), mengapresiasi kolaborasi antara Bank Sumsel Babel, Bank Bengkulu, Bank Jambi dan Bank Lampung dalam memberikan pelayanan melalui pembiayaan sindikasi antara bank.

"Sindikasi maupun konsorsium ini merupakan momen dan menambah kepercayaan (trust) masyarakat terhadap perbankan karena dilakukannya kerjasama penandatangan terkait pembiayaan," ujar Herman Deru.

Hal tersebut diutarakannya pada saat penandatangan nota kesepahaman (MoU) tentang Pemberian Pinjaman Daerah melalui Pembiayaan Sindikasi antara Bank Sumsel Babel, Bank Bengkulu, Bank Jambi dan Bank Lampung, di Hotel Arista Palembang, Rabu.

Menurutnya, sindikasi ini merupakan perwujudan dari mimpinya dan buah pemikiran yang brilian dari para dewan direksi empat bank daerah yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sehingga mampu mewujudkan gagasan tersebut. 

Kerjasama ini, kata dia, akan menambah tingkat kepercayaan secara nasional terhadap perbankan. Kepercayaan masyarakat akan menjadi menambah modal bagi perbankan, dimana masyarakat menabung dan investasi ke perbankan. 

"Konsorsium atau indikasi ini merupakan peluang baik bagi pemimpin daerah. Bupati/wali kota dapat memanfaatkannya serta berinvestasi," lanjut HD.

Selain memberikan pelayanan melalui pembiayaan sindikasi antara bank, juga dapat berinvestasi atau kerjasama dengan Asuransi Jamkrida dan merambah ke penambahan atau memperluas ATM bersama ke desa dengan menggandeng provider. 

"Saya minta ini dikawal terus. Jangan hanya MoU, tapi akan menjadi Memorandum of Action (MoA), dan perlu diperhatikan kegiatan UMKM," tutupnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top