Ethiopia Usir Tujuh Pejabat PBB, Menuduh Mereka Campur Tangan

Tujuh orang yang diusir, termasuk kepala negara Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).

Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: Reuters)

ADDIS ABABA, IPHEDIA.com - Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior PBB, dua hari setelah kepala bantuan badan dunia itu memperingatkan blokade pemerintah terhadap bantuan yang kemungkinan telah memaksa ratusan ribu orang di wilayah utara Tigray menjadi kelaparan.

Kritik internasional meningkat terhadap kondisi di Tigray dan semua pihak yang berperang di Ethiopia utara menghadapi kemungkinan sanksi dari pemerintah AS.

Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan kepada wartawan pada Kamis waktu setempat bahwa Amerika Serikat mengutuk pengusiran tersebut dan tidak akan ragu untuk menggunakan sanksi terhadap mereka yang menghalangi upaya kemanusiaan.

"Kami sangat prihatin bahwa tindakan ini melanjutkan pola oleh pemerintah Ethiopia yang menghalangi pengiriman makanan, obat-obatan, dan pasokan penyelamat lainnya kepada mereka yang paling membutuhkan," katanya.

Kementerian Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang pengusiran tersebut. Ethiopia sebelumnya membantah memblokir bantuan makanan.

Banyak negara khawatir konflik yang menyebar di Etiopia, negara terpadat kedua di Afrika dan kelas berat diplomatik regional itu, yang mungkin akan semakin menggoyahkan kawasan yang sudah rapuh.

Tujuh orang yang diusir, termasuk kepala negara Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA). 

Ketujuh orang tersebut memiliki waktu 72 jam untuk pergi, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menuduh mereka campur tangan dalam urusan internal.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pernyataannya melansir Reuters, Jumat, mengatakan dia terkejut dengan pengusiran itu. 

"Kami sekarang terlibat dengan Pemerintah Ethiopia dengan harapan bahwa staf PBB yang bersangkutan akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka," jelasnya. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top