LaNyalla: DPD RI Dukung Pemberdayaan Kawasan Pedesaan

"Karena tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat yang ada," kata AA LaNyalla saat menghadiri penandatanganan MoU dan peluncuran Pogram Desa Emas bersama Satmakura di MS Town Beach, Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.




PESAWARAN, IPHEDIA.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, sebagai representasi daerah, DPD RI berkomitmen mendukung berbagai program yang menyangkut pembangunan dan pemberdayaan kawasan pedesaan.

"Karena tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat yang ada," kata AA LaNyalla saat menghadiri penandatanganan MoU dan peluncuran Pogram Desa Emas bersama Satmakura di MS Town Beach, Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Sabtu.

Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, kata dia, dibutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dimulai dari tingkatan desa sebagai manifesto fundamental dan satuan pemerintahan terkecil dalam lingkup NKRI.

"Bangsa ini harus cepat kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan mendorong dan menggerakkan sendi-sendi perekonomian. Kita berharap juga terwujud ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

LaNyalla menyebut, Program Desa Emas sesuai dengan apa yang digaungkan dan dikerjakan oleh DPD, yakni dari daerah untuk Indonesia. Program ini diharapkan menjadi momentum dalam rangka membangun desa di Lampung.

"DPD sangat mendukung program unggulan pembangunan pedesaan. Terus menerus mendorong agar desa mampu bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya," imbuhnya.

Program Desa Emas merupakan konsep untuk menggambarkan peradaban desa yang tangguh, mandiri, bermartabat, sejahtera dan membawa dampak kepada pembangunan bangsa, sehingga terbangun sinergi Desa Membangun Indonesia.

Satmakura, atau Satukan Tenaga Masyarakat Kerahkan Untuk Rakyat, adalah gerakan sosial dengan semangat kebersamaan dan pro rakyat.

Gerakan ini digagas dan telah dikibarkan oleh Dr H Mochtar Sany Firdaus Badrie sejak tahun 1975, dan dideklarasikan secara nasional pada 18 Januari 2008 di Bumi Satmakura, Campang Jaya, Sukabumi, Kota Bandarlampung.

Sementara itu, Mochtar Sany Firdaus Badrie mengatakan, kehadiran Ketua DPD adalah bukti sinergi dan kolaborasi wakil rakyat dan rakyatnya dalam memajukan kesejahteraan rakyat di nusantara.

"DPD RI merupakan representasi daerah. Kalau DPD sudah bekerja pasti rakyat sejahtera. Saya setuju posisi DPD harus diperjuangkan supaya kembali kepada posisi yang seharusnya. Harus kuat dalam sistem ketatanegaraan," paparnya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top