Gubernur Babel Minta Dinkes Berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam Pengelolaan Vaksinasi

"BPK akan memberikan masukan atas kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan. Harus terjadi pemahaman yang sama, jangan sampai keinginan kita lebih, namun kemampuan terbatas tidak diketahui oleh BPK," kata Erzaldi Rosman.



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, meminta Dinas Kesehatan Babel untuk selalu berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mencatat dan melaporkan dengan baik dalam penyaluran vaksin ke daerah-daerah. 

Demikian pula dalam mengambil kebijakan lain terkait percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, gubernur berharap kepada Kantor Perwakilan BPK RI Babel untuk terus ikut mengawasi. Sehingga kebijakan yang diambil dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tidak menyimpang dari koridor maupun ketentuan yang berlaku.

"BPK akan memberikan masukan atas kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan. Harus terjadi pemahaman yang sama, jangan sampai keinginan kita lebih, namun kemampuan terbatas tidak diketahui oleh BPK," kata Erzaldi Rosman.  

Hal itu disampaikannya saat pertemuan dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ida Farida, dalam pemeriksaan pendahuluan (entry meeting) terkait pemeriksaan kinerja atas upaya pengelolaan vaksinasi dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 tahun anggaran 2021, di Ruang Kerja Gubernur, Senin. 

Selain pengelolaan vaksin, pemeriksaan pendahuluan juga dilakukan terkait pemeriksaan kinerja atas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tahun anggaran 2020 dan semester I tahun 2021. 

Gubernur babel berharap, dengan pemeriksaan pendahuluan ini terjadi pemahaman yang sama dalam rangka pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kinerja dan program kegiatan yang dilakukan untuk mendapat masukan, sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari kegiatan itu. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Babel, Ida Farida menyampaikan, pada semester awal tahun 2021 ini BPK akan melakukan dua pemeriksaan kinerja pendahuluan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Vaksinasi serta Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis kerja sama DUDI. 

Kedua pemeriksaan kinerja tersebut merupakan pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan serentak pada 34 provinsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Tujuan dari pemeriksaan kinerja ini adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. 

Untuk pengelolaan vaksinasi, pemeriksaan akan dilakukan dua tahap yaitu, pemeriksaan pendahuluan di awal bulan Agustus hingga September, dan pemeriksaan terinci dilakukan sesuai arahan pimpinan BPK. Sedangkan, kinerja pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama DUDI, pemeriksaan dilakukan hingga akhir September mendatang. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top