Berantas Peredaran Gelap Narkoba, 19 Napi High Risk di Lampung Dipindah ke Nusa Kambangan

"Narapidana yang dipindahkan adalah pengendali aktif narkoba dan bandar narkoba yang termasuk dalam narapidana high risk (risiko tinggi)," kata Kadivpas Lampung, Farid Junaedi.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan UPT Pemasyarakatan jajaran Kantor Wilayah Lampung melakukan pemindahan 19 narapidana high risk dari seluruh lapas di Lampung ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar, Nusa Kambangan. 

"Narapidana yang dipindahkan adalah pengendali aktif narkoba dan bandar narkoba yang termasuk dalam narapidana high risk (risiko tinggi)," kata Kadivpas Lampung, Farid Junaedi, dalam keterangannya, Kamis.

Pemindahan narapidana ke lapas Nusa Kambangan pada Rabu malam yang dilakukan pengamanan super maksimum ini merupakan komitmen dari divisi pemasyarakatan dan jajaran untuk memberantas peredaran gelap narkoba di lapas atau rutan.

"Kami tidak main main, akan memindahkan dan mengirim narapidana ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan bagi bandar dan pengendali narkoba," tegas Farid.

Sementara, Plt Kakanwil Lampung, Iwan Santoso, yang menghadiri pemindahan narapidana bersama Kadivpas Lampung, Kalapas, dan Karutan Wilayah Lampung ini, memberikan motivasi kepada petugas untuk terus berkomitmen perang melawan narkoba.

"Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di dalam lapas atau rutan, dan untuk petugas lapas yang bermain narkoba akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku dan akan kami kirim ke Nusa Kambangan," ucap Iwan. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top