Wakil Ketua Komisi XI DPR RI: RUU KUP Pondasi Perpajakan yang Adil

“RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel," kata Dolfie saat memimpin rapat Panja RUU KUP dengan para pakar ekonomi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP menyebut, Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI diproyeksikan sebagai pondasi perpajakan yang adil. Inilah momentum yang tepat mereformasi sektor perpajakan.

“RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel," kata Dolfie saat memimpin rapat Panja RUU KUP dengan para pakar ekonomi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, menurut dia, RUU KUP membangun pondasi perpajakan dalam rangka keberlanjutan reformasi perpajakan untuk menjawab berbagai tantangan. 

Pemerintah sendiri, kata Dolfie, seirama dengan parlemen dalam memandang kebutuhan regulasi perpajakan ke depan. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan nasional demi kemajuan Indonesia. 

"Pajak merupakan tiang utama penyangga APBN yang sehat, disamping PNBP yang optimal, pembiayaan yang efisien, dan belanja yang berkualitas," tandas Dolfie.

Dikemukakan politisi PDI-Perjuangan itu, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mereformasi sistem perpajakannya. Hasil dari perjalanan panjang reformasi itu sudah dimulai sejak tahun 1983. 

Sistem perpajakan di Indonesia menjadi sistem yang lebih sustainable, mampu menangkap perubahan zaman dan menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting.

“Agenda reformasi perpajakan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perubahan dunia usaha dan tren perpajakan global,” pandang legislator dapil Jawa Tengah IV ini.

Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental sistem perekonomian global, yang ditandai dengan maraknya transaksi lintas negara dan transaksi ekonomi digital.

Dolfie menguraikan, RUU KUP ini merupakan perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada lima kelompok masalah utama (klaster) dalam RUU ini. 

Pertama, perubahan materi UU KUP yang diantaranya meliputi asistensi penagihan pajak global dan program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kedua, perubahan materi UU PPh. 

Ketiga, perubahan UU PPN. Dalam perubahan UU PPN ini fringe benefit akan diatur kembali dan ada instrumen pencegahan penghindaran pajak. Dolfie melanjutkan, klaster keempat adalah perubahan UU Cukai, dan klaster kelima adalah pengenaan pajak karbon. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top