Selama PPKM Darurat, Anggota DPR Desak Perjalanan Internasional Ditutup

"Hal lain yang terpenting juga adalah menutup pintu masuk perjalanan internasional baik di darat, laut, terlebih lagi udara," ujar Irwan, politisi Fraksi Partai Demokrat itu, dalam keterangan resminya.

 

JAKARTA, IPHEDIA.com - Anggota Komisi V DPR RI, Irwan menyebut, hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah pusat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat-saat ini adalah menutup pintu masuk perjalanan internasional. 

Pasalnya, menurut Irwan, sejumlah varian baru virus Corona berasal dari luar negeri seperti India, Inggris, dan Afrika Selatan. PPKM darurat tidak akan berjalan maksimal bila yang dibatasi hanya pergerakan warga dalam negeri. 

"Hal lain yang terpenting juga adalah menutup pintu masuk perjalanan internasional baik di darat, laut, terlebih lagi udara," ujar Irwan, politisi Fraksi Partai Demokrat itu, dalam keterangan resminya, Senin.

Di sisi lain, Irwan mendukung langkah pemerintah dalam penyekatan sejumlah titik di Jadetabek. Namun demikian, Irwan mengingatkan penyekatan tersebut perlu disertai sosialisasi masif. 

"Saya sepakat dengan upaya penyekatan yang dilakukan oleh kepolisian baik jalan-jalan strategis di dalam kota Jakarta maupun di perbatasan masuk dan keluar Jakarta," tandas Irwan.

Menutup pernyataannya, Irwan kembali mendesak pemerintah pusat untuk segera menutup pintu masuk perjalanan internasional. PPKM tidak akan maksimal jika yang dibatasi hanya masyarakat yang sudah berdiam di Jawa dan Bali. 

"Ingat, virus ini bukan virus endemik, tapi virus yang datang dari luar negeri," pungkas legislator dapil Kalimantan Timur itu. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top