PPKM Darurat di Bandarlampung, Lapas dan Rutan Tak Terima Kunjungan

Ida Asep menjelaskan, sesuai Instruksi Gubernur Lampung No 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro bahwa Kota Bandarlampung ditetapkan kriteria situasi pandemi level 4 pada kondisi darurat  dan Kota Metro ditetapkan kriteria situasi pandemi level 4 pada kondisi diperketat.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan) di daerah ini tidak diperkenankan menerima kunjungan dari pihak manapun. 

"Lapas maupun rutan selama pemberlakuan PPKM Darurat tidak menerima kunjungan dari pihak manapun yang berhubungan langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)," kata Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung, Ida Asep Somara, Senin.

Selain itu, kata dia, seluruh petugas di lapas dan rutan untuk tidak melakukan kontak erat dengan WBP  guna memastikan kondisi warga binaan dalam keadaan steril, tidak ada pemindahan narapidana antar UPT serta meminta Kalapas/Karutan membuat langkah-langkah pencegahan dan antisipasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/175/SET.M.EKON.3/07/2021, Bandarlampung menjadi salah satu kota yang ditetapkan untuk menerapkan PPKM Darurat yang berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Langkah tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. 

Ida Asep menjelaskan, sesuai Instruksi Gubernur Lampung No 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro bahwa Kota Bandarlampung ditetapkan kriteria situasi pandemi level 4 pada kondisi darurat  dan Kota Metro ditetapkan kriteria situasi pandemi level 4 pada kondisi diperketat.

“Untuk kegiatan perkantoran pada Kriteria PPKM Darurat diberlakukan WFH 100 % mulai hari ini, yang dalam hal ini Kantor Wilayah, Bapas Kelas I Bandarlampung dan Kanim Kelas I Bandarlampung sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. 

"Untuk UPT Pemasyarakatan dapat mengatur Work from Home bagi pegawai yang tugasnya tidak langsung memberikan layanan publik,” ujar Ida Asep.

Ida Asep berpesan kepada seluruh jajaran, baik yang WFH maupun WFO untuk meluangkan waktu guna mempelajari kebijakan penanggulangan pandemi , baik dari pemeritah pusat, pemerintah daerah, maupun dari internal kementerian Hukum dan HAM sendiri. 

“Jangan sampai terjadi dan melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan,” jelas Ida Asep.

Ida Asep mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan masing-masing, baik di lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga serta senantiasa mematuhi protokol Kesehatan. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top