Penyelenggaraan MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Jambi, Wabup Tanjabbar: Ditunda Dulu Pelaksanaannya

"Jadi, berdasarkan hasil keputusan rapat hari ini maka kegiatan MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Jambi kita ajukan ditunda dulu pelaksanaannya," ujar Wakil Bupati Tanjungjabung Barat, Hairan.



TANJABBAR, IPHEDIA.com - Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan, SH., menghadiri rapat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-50 Tingkat Provinsi Jambi, di Pola Atas Kantor Bupati Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Jumat.

Rapat yang dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 itu dihadiri Kapolres Tanjungjabung Barat AKBP Guntur Saputro, Dandim 0419/TJB Letkol Inf Erwan Susanto, Asisten dan Kakan Inspektorat Encep Jarkasih, Staf Ahli dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Tanjungjabung Barat.

Dalam rapat ini disepakati penundaan pelaksanaan MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanjungjabung Barat.

"Jadi, berdasarkan hasil keputusan rapat hari ini maka kegiatan MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Jambi kita ajukan ditunda dulu pelaksanaannya," ujar Wakil Bupati Tanjungjabung Barat, Hairan.

Perlu diketahui, pelaksanaan MTQ ke-50 yang awalnya dijadwalkan di bulan September 2021 ini, dari hasil kesepakatan rapat diajukan penundaan di bulan Desember 2021 dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.

Wabup Hairan menyebut, selain ditunda pelaksanaanya pun nanti direncanakan akan menggunakan metode virtual dan tetap mengedepankan protokol kesehatan mengingat kondisi saat ini. 

"Kita akan lakukan koordinasi dengan Gubernur Jambi terpilih bapak Alharis bersama Satgas Covid-19 Provinsi Jambi," tandasnya. (Vid/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top