Penghargaan KIA 2021, Kabupaten Lamteng Raih Predikat Pratama dalam Penanganan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, penilaian KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) Tahun 2021 tetap dilaksanakan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.



GUNUNGSUGIH, IPHEDIA.com - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, kembali menorehkan prestasi. Kali ini, penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, dimana Lampung Tengah mendapatkan Predikat Pratama dalam penanganan anak.

Penyampaian penghargaan yang berlangsung secara virtual ini dihadiri bupati dan wakil bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK Lampung Tengah, di Ruang BJW Nuwo Balak, Kamis.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, penilaian KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) Tahun 2021 tetap dilaksanakan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. 

Penghargaan ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. 

Sementara, Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, bangga atas penghargaan Predikat Pratama yang di raih Kabupaten Lampung Tengah dan berharap di tahun berikutnya bisa kembali mendapatkan predikat KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). 

Atas prestasi ini, Bupati Lamteng juga berharap ke depan peningkatan perhatian dan fasilitias terus dilakukan kepada anak-anak agar mereka benar-benar merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya. (Bi2t/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top