Jaksa Agung El Salvador Perintahkan Penangkapan Mantan Presiden Sanchez Ceren

Kantor Kejaksaan Agung mengatakan Sanchez Ceren dan pejabat lainnya, termasuk mantan kepala kementerian kesehatan, keuangan, tenaga kerja, pertanian dan lingkungan, dicari atas tuduhan pencucian uang, penggelapan dan pengayaan gelap setelah mereka mentransfer dana yang tidak sah.



SAN SALVADOR, IPHEDIA.com - Kantor Kejaksaan Agung El Salvador telah memerintahkan penangkapan 10 pejabat pemerintah dari pemerintahan sebelumnya, termasuk mantan Presiden Salvador, Sanchez Ceren.

Kantor tersebut mengatakan Sanchez Ceren sedang berada di luar negeri, tetapi enam mantan anggota tinggi pemerintahan Presiden Mauricio Funes dari 2009 hingga 2014 telah ditahan.

Sanchez Ceren adalah wakil presiden pada saat itu, sebelum menjadi presiden pada periode berikutnya. Penggantinya, Presiden Nayib Bukele, telah menuai teguran atas serangkaian langkah kontroversial, termasuk mencopot jaksa agung dan menutup kantor antikorupsi. 

Kantor Kejaksaan Agung mengatakan Sanchez Ceren dan pejabat lainnya, termasuk mantan kepala kementerian kesehatan, keuangan, tenaga kerja, pertanian dan lingkungan, dicari atas tuduhan pencucian uang, penggelapan dan pengayaan gelap setelah mereka mentransfer dana yang tidak sah.

"Mereka diuntungkan dengan pembayaran bonus," kata kantor Kejaksaan Agung dalam pernyataannya, Kamis waktu setempat melansir Reuters, Jumat.

Berbicara pada konferensi pers, Jaksa Agung Rodolfo Delgado menambahkan dia akan mencari bantuan internasional untuk menemukan Sanchez Ceren.

"Kami telah mengeluarkan perintah penangkapan dan kemudian kami akan meminta peringatan merah kepada Interpol untuk mengaktifkan mekanisme pencariannya terhadap Salvador Sanchez Ceren," katanya. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top