Herman Deru Ajak Masyarakat Sumsel Tetap Prokes dan Vaksin Meski Bukan Provinsi PPKM Darurat

Gubernur Herman Deru katakan, Sumsel tidak termasuk ke dalam provinsi yang ditetapkan untuk PPKM Darurat oleh pemerintah pusat, hal tersebut tidak lepas dari peran serta Pemprov dan Pemkab serta dukungan TNI, Polri dan kesadaran masyarakat akan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Meski Sumatera Selatan (Sumsel) tidak termasuk ke dalam provinsi yang menerapkan PPKM Darurat, namun Gubernur Sumsel, H Herman Deru (HD), mengajak masyarakat di daerah ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dan vaksin.

“Saya senang, animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah vaksin. Oleh karena itu, saya minta bantuan Menko Perekonomian untuk dapat membantu mendistribusikan vaksin ke daerah,” tutur Herman Deru.

Hal itu disampaikannya saat Rakor Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro di perketat dan PPKM Darurat diselenggarakan oleh Menko Perekonomian RI, Dr (HC) Ir  Airlangga Hartarto, M.B.A, M.M.T., secara virtual dari Sumsel Command Center, Sabtu.

Gubernur Herman Deru katakan, Sumsel tidak termasuk ke dalam provinsi yang ditetapkan untuk PPKM Darurat oleh pemerintah pusat, hal tersebut tidak lepas dari peran serta Pemprov dan Pemkab serta dukungan TNI, Polri dan kesadaran masyarakat akan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan.

Di kesempatan ini, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, dalam menekan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dan penerapan PPKM pada kabupaten dan kota diluar Jawa-Bali untuk diperpanjang mulai tanggal 21 Juli - 2 Agustus 2021, ada 3 tingkatan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM Darurat, PPKM Mikro Ketat dan PPKM Mikro Sedang.

PPKM Darurat dilakukan untuk daerah yang belum mengalami penurunan secara signifikan khususnya mobilitas penduduk, tingkat transmisi kasus, penyebaran varian virus Covid-19 dan varian baru. Ada 8 provinsi masuk dalam PPKM Darurat, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Lampung, NTB, Papua Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, dalam menerapkan PKPM, jajaran TNI, Polri dan Satpol PP harus bersinergi dalam menegakkan operasi yustisi dan tetap dilaksanakan secara humanis, santun dan manusiawi. (mn/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top