Bupati Anwar Sadat Hadiri Rapat Paripurna Ke-1 Raperda RPJMD Tanjabbar 2021-2026

Terkait Raperda RPJMD ini, Bupati Tanjungjabung Barat mengatakan bahwa ranperda oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Tanjungjabung Barat Tahun 2021-2026.



TANJABBAR, IPHEDIA.com - Bupati Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Drs H Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 Raperda RPJMD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Tanjungjabung Barat Tahun 2021-2026 Oleh Bupati Tanjungjabung Barat, Selasa.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haji Abdullah, SE., yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini juga sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 KUA-PPAS Tahun 2022 dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 Oleh Bupati Tanjungjabung Barat. 

Terkait Raperda RPJMD ini, Bupati Tanjungjabung Barat mengatakan bahwa Ranperda oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Tanjungjabung Barat Tahun 2021-2026.

"Telah kami sampaikan sebelumnya, Ranperda ini mempunyai tujuh bab dan juga tujuh pasal yang mengatur atau berisikan mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, sistematika, penyajian dokumen, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup," ujar bupati.

Bupati juga menjelaskan, RPJMD Kabupaten Tanjungjabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan lima tahun. 

Landasan dan pedoman itu, antara lain menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program pembangunan dan program prioritas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

"RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, RKPD dan Renja perangkat daerah," ucap bupati. (Vid/*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top