Soal Banjir di Pangkalpinang, Gubernur Erzaldi: Sudah Saya Sampaikan ke Kementerian

Apabila disetujui pemerintah pusat, maka kawasan terintegrasi pengendalian banjir di Pangkalpinang akan direalisasikan, yang dimulai dari wilayah Mangkol, Pedindang, Teru, hingga ke Pangkal Balam.



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Masalah banjir di Kota Pangkalpinang, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman memastikan ia telah mendorong pengkajian kepada pihak yang profesional. 

"Saat ini Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR sedang melakukan kajian," kata Erzaldi Rosman, Jumat.

Ia mengatakan, apabila disetujui pemerintah pusat, maka kawasan terintegrasi pengendalian banjir di Pangkalpinang akan direalisasikan, yang dimulai dari wilayah Mangkol, Pedindang, Teru, hingga ke Pangkal Balam. 

Saat meninjau lokasi TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berada di wilayah Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kamis, Gubernur Babel menyebut Pemprov Babel juga tahun depan akan melakukan pengendalian banjir di Pangkalpinang yang dimulai dari Kolong Gudang Padi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pemakaman Ampui, Fahrizal mengatakan, banjir di Pangkalpinang juga dapat dilihat di Pemakaman Ampui yang menampung dari 7 kelurahan dan 17 kampung di Kota Pangkalpinang. TPU ini terkena dampak karena adanya kegiatan tambang ilegal. 

Oleh karena itu, apabila tidak segera ditindaklanjuti, dirinya menjelaskan lambatnya lahan ini bisa menjadi longsor, perlu dilakukan penimbunan dan dibangunnya talud di seputar kawasan pemakaman. 

"Ini untuk anak cucu kita, apabila tidak ada lahan lagi, mau di mana lagi kita mengubur jenazah, sementara lahan perkuburan di Pangkalpinang sudah mahal harganya," pungkasnya. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top