Sekda Tanjabbar Hadiri Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi

Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Ir H Agus Sanusi, M.Si., usai acara mengatakan, dalam rapat itu dari Tanjab Barat menyarankan ke Satgas Provinsi Jambi bahwa harus ada SOP yang jelas dan tegas.



JAMBI, IPHEDIA.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjab Barat, Ir H Agus Sanusi, M.Si., menghadiri rapat evaluasi penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi di Aula Kantor Gubernur Jambi, Kamis.

Rapat ini dibuka oleh Pj Gubernur Jambi, Dr Hari Nur Cahya, M.Si., membahas kasus Covid-19 dan vaksinasi, update sampai dengan 15 Juni 2021. 

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jambi mengatakan, kesimpulan peningkatan kasus terkonfirmasi masih berlanjut sampai pertengahan Juni 2021, mulai 3 Mei 2021 sampai minggu pertama Juni 2021 dan diperkirakan akan terus terjadi jika tidak dilakukan pencegahan transmisi yang efektif (kasus Juni)

"Perbaikan angka kesembuhan menjadi tidak terlihat karena tingginya kasus konfirmasi baru, sehingga kasus aktif bertambah," terang Pj Gubernur.

Lanjutnya, perhatian khusus untuk lansia, karena lebih 65% kematian terjadi pada lansia dan 85% kematian lansia dengan kamorbid. 

"Jadi, persiapan terhadap tempat isolasi menjadi sangat penting mengingat peningkatan kasus cukup tinggi yang akan diikuti dengan tracking," lanjutnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Ir H Agus Sanusi, M.Si., usai acara mengatakan, dalam rapat itu dari Tanjab Barat menyarankan ke Satgas Provinsi Jambi bahwa harus ada SOP yang jelas dan tegas. 

"Mana tanggung jawab provinsi dan yang mana tanggung jawab kabupaten. Jangan lagi ada saling lempar melempar. Kalau memang biaya itu dibebankan oleh kabupaten/kota, aturannya SOP harus jelas dan tegas," ujar Sekda. (Vid/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top