Polda Lampung Amankan 140 Preman dan Pelaku Pungli

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, penindakan ratusan preman dan pelaku pungli tersebut bekerjasama dengan satuan Polres yang ada di wilayah hukum Polda Lampung.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menangkap sebanyak 140 preman dan pelaku pungutan liar (Pungli) dalam operasi yang digelar sejak 11-14 Juni 2021. 

Penangkapan ini menindaklanjuti instruksi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kapolda Lampung, Irjen Hendro Sugiatno, untuk menindak para pelaku premanisme dan pungli belum lama ini.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, penindakan ratusan preman dan pelaku pungli tersebut bekerjasama dengan satuan Polres yang ada di wilayah hukum Polda Lampung.

"Setelah menjalani pemeriksaan terhadap seluruh preman dan pungli berhasil diamankan, sembilan orang dinyatakan dalam proses penyidikan. Sementara selebihnya, yaitu 131 orang dalam proses pembinaan," kata Zahwani Pandra Arsyad, Sabtu.

Pihaknya memastikan tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi oknum-oknum yang melakukan aksi pungli dan premanisme di Lampung dan akan terus melakukan razia preman dan pelaku pungli guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami berantas, baik itu premanisme, pungli, dan penyakit masyarakat lainnya, maupun ormas tertentu yang meminta suatu imbalan dalam menjaga keamanan tanpa dasar hukum yang jelas," imbuhnya. 

Kabid Humas Polda Lampung mengimbau bagi warga yang mengetahui adanya tindakan pelanggaran hukum atau mencurigakan dapat melapor ke kantor polisi terdekat, maupun melapor melalui Call Center Polri 110 (bebas pulsa), atau dapat mendownload aplikasi Polisiku dengan fitur Dumas Presisi Pengaduan Masyarakat. (bs/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top