Pemprov Sumatera Selatan Eksekusi 1.384 Arsip Inaktif

"Pemusnahan arsip perlu dilakukan agar mempermudah pekerjaan Dinas Kearsipan dalam mempersempit lingkup pencarian berkas dan memberi ruang untuk menyimpan arsip yang baru," ujar Mawardi Yahya.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 1.384 berkas arsip inaktif atau tidak digunakan lagi dengan cara dibakar yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel, Senin.

Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya (MY), yang turut menyaksikan pengeksekusian arsip ini mengatakan bahwa pemusnahan arsip inaktif perlu dilakukan, apalagi arsip yang sudah tidak lagi ada fungsi dan kegunaannya bagi pemerintah daerah.

"Pemusnahan arsip perlu dilakukan agar mempermudah pekerjaan Dinas Kearsipan dalam mempersempit lingkup pencarian berkas dan memberi ruang untuk menyimpan arsip yang baru," ujar Mawardi Yahya.

Wagub Sumsel menjelaskan, Pemprov ada dinas tersendiri dalam mengurus kearsipan dikarenakan arsip merupakan benda penting bagi pemerintahan yang harus dikelola dengan baik agar ketika diperlukan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan serta menjadi bukti dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Adapun sebanyak 1.384 berkas yang dimusnahkan itu merupakan arsip dari delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel, di antaranya Dinas Kehutanan 107 berkas, Dinas Perdagangan 75 berkas, Dinas Kearsipan 96 berkas.

Kemudian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 84 berkas, Dinas Kesehatan 724 berkas, Dinas Kelautan dan Perikanan 107 berkas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 150 berkas dan Badan Kepegawaian Daerah 41 berkas. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top