Pemprov Babel Bentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan, pembentukan Babelprov Computer Security Incident Response Team (CSIRT) merupakan bukti kehadiran negara untuk memberikan perlindungan atas data dan informasi yang rentan disalahgunakan.


 
PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sektor pemerintah menjadi salah satu yang paling sering mendapatkan serangan siber. Pada tahun 2020 lalu tercatat ada sekitar 495 juta serangan. Jumlah ini dua kali lebih banyak jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Serangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak juga yang berasal dari luar negeri. 

Bangka Belitung sendiri tidak luput dari serangan, tahun 2020 ini saja, server milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) beberapa kali mendapatkan serangan dari luar negeri. Berdasarkan data dari Babelprov-CSIRT, rata-rata ada 228 ribu serangan setiap tahunnya. 

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Babel (Diskominfo) cepat tanggap dengan segera membentuk Babelprov Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang disebut juga Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah serangan siber terhadap server milik Pemprov Babel.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan, pembentukan Babelprov Computer Security Incident Response Team (CSIRT) merupakan bukti kehadiran negara untuk memberikan perlindungan atas data dan informasi yang rentan disalahgunakan. 

"Manipulasi, pencurian dan serangan terhadap data dan informasi juga akan berpengaruh terhadap prestasi dan kinerja organisasi. Sehingga sangat diperlukan suatu manajemen keamanan informasi untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya insiden terhadap keamanan informasi," ujarnya saat Launching Babelprov-CSIRT Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Novotel, Pangkalan Baru, Selasa.

Ada tiga layanan utama yang bisa dimanfaatkan dari Babelprov Computer Security Incident Response Team (CSIRT), yakni tim akan memberikan layanan reaktif, layanan proaktif dan manajemen layanan. 

"Melalui layanan tersebut Babelprov-CSIRT diharapkan mampu melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber, melakukan audit atau penilaian keamanan, serta mampu melakukan analisis resiko terhadap insiden yang terjadi," terang wagub. 

Sementara itu, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Mayjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan mengatakan, pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber bertujuan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan kondusif.

Indonesia saat ini harus siaga menghadapi ancaman siber. Gangguan maupun serangan siber juga semakin meningkat. Gangguan tersebut tentu saja memberikan dampak yang merugikan terhadap sistem dan jaringan serta pengguna sistem elektronik. 

"Kerugian ini dapat berupa hilangnya data-data penting maupun rahasia hingga terganggunya layanan publik yang menggunakan sistem elektronik dan mengancam keamanan bangsa ini," ungkapnya.

Dirinya menyebut potensi ancaman di ruang siber dapat bersifat teknis maupun sosial. "Serangan bersifat teknis ini seperti malware, SQL injection, yang menyasar celah keamanan hingga DDOS. Sedangkan serangan yang bersifat sosial ini marak terjadi untuk mempengaruhi masyarakat seperti hoaks," tuturnya.

Yoseph Puguh mengatakan BSSN menargetkan akan membentuk 121 CSIRT, yang nantinya akan mengembangkan diri hingga sampai di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia

"Karena itu, dengan pembentukan tim ini kita berharap tim dapat berkolaborasi untuk menciptakan ruang siber Pemprov. Babel yang siaga, aman dan kondusif. Dan melalui Diskominfo Babel, CSIRT di kabupaten/kota dapat segera dibentuk," pungkasnya. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top