Pasca Pendaratan Paksa Pesawat Penumpang, NATO Batasi Akses Belarusia ke Markas Besar

"Kami telah memutuskan untuk membatasi akses personel Belarusia ke markas NATO," kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, pada konferensi pers menjelang pertemuan para menteri pertahanan dan luar negeri NATO.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg (Foto: Reuters)

BELARUSIA, IPHEDIA.com - Personil di misi diplomatik Belarusia akan dibatasi aksesnya di markas besar NATO setelah pendaratan paksa pesawat penumpang oleh Minsk.

Belarusia bukan anggota NATO tetapi telah memiliki hubungan dengan aliansi militer tersebut sejak 1992 setelah jatuhnya Uni Soviet, dan telah mempertahankan misi diplomatik ke NATO sejak 1998.

Personil Belarusia dapat menghadiri seminar dan pertemuan di NATO dan di negara-negara NATO sebagai bagian dari kemitraan kerja sama yang menangani masalah-masalah, seperti pengendalian senjata dan pendidikan militer.

"Kami telah memutuskan untuk membatasi akses personel Belarusia ke markas NATO," kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, pada konferensi pers melansir Reuters menjelang pertemuan para menteri pertahanan dan luar negeri NATO pada Selasa, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pendaratan paksa penerbangan Ryanair dari Athena ke Vilnius awal bulan ini oleh Belarusia untuk menangkap jurnalis pembangkang menyebabkan kemarahan di Barat.

Meski demikian, rencana untuk menangguhkan Belarus dari kerja sama bilateral NATO, yang dikenal sebagai Kemitraan untuk Perdamaian, tidak diambil oleh para diplomat pekan lalu, setelah Turki memblokir gagasan itu karena takut akan memusuhi Rusia, sekutu terdekat Minsk, kata para diplomat. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top