Korea Selatan Lakukan Latihan Pertahanan di Dokdo yang Diklaim Jepang

Latihan bernama Latihan Perlindungan Wilayah Laut Timur itu melibatkan Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Penjaga Pantai, dan dipentaskan dengan cara yang meminimalkan kontak langsung mengingat pandemi Covid-19, menurut Angkatan Laut.

Foto: Yonhap

SEOUL, IPHEDIA.com - Korea Selatan (Korsel) menggelar latihan militer tahunan di sekitar pulau paling timur Dokdo pada Selasa setelah Jepang memprotes rencana latihan tersebut dan membatalkan pertemuan puncak yang disepakati antara kedua negara.

Latihan bernama Latihan Perlindungan Wilayah Laut Timur itu melibatkan Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Penjaga Pantai, dan dipentaskan dengan cara yang meminimalkan kontak langsung mengingat pandemi Covid-19, menurut Angkatan Laut.

"Sebagai latihan bersama reguler, latihan mendatang ditujukan untuk menanggapi ancaman terhadap wilayah, orang, dan properti kami," kata seorang pejabat Angkatan Laut.

Korea Selatan meluncurkan latihan Dokdo pada tahun 1986. Sejak tahun 2003, negara tersebut biasanya mengadakan pelatihan dua kali setahun, biasanya pada bulan Juni dan Desember, untuk menangkis kemungkinan penyusupan asing dengan lebih baik di daerah tersebut.

Sebagai protes terhadap latihan reguler, Jepang membatalkan pembicaraan yang disepakati antara Presiden Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, selama pertemuan Kelompok Tujuh (G-7) di Inggris pekan lalu, kata seorang pejabat kementerian luar negeri di Seoul, melansir Yonhap.

Tahun lalu, militer menggelar latihan dua kali, tetapi latihan itu diketahui publik terlambat karena pihak berwenang tidak mengungkapkan rinciannya untuk menghindari peningkatan ketegangan dengan Jepang.

Hubungan bilateral antara Seoul dan Tokyo telah berada di salah satu pasang surut terendah dalam beberapa tahun terakhir karena masalah bersejarah dan diplomatik yang telah meluas ke bidang ekonomi dan militer.

Jepang telah berulang kali mengajukan klaim teritorial ke Dokdo, meskipun Korea Selatan telah secara efektif mengendalikan pulau-pulau itu dengan detasemen polisi kecil sejak pembebasannya dari pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1945. (yhp/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top