Duterte Enggan Bekerja Sama dengan Penyelidikan ICC dalam Kampanye Anti Narkoba Berdarah

Kelompok hak asasi manusia dan kritikus pembunuhan narkoba menyambut baik langkah ICC, dengan mengatakan penyelidikan skala penuh akan membawa keadilan lebih dekat bagi keluarga ribuan orang yang terbunuh.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (Foto: Reuters)

MANILA, IPHEDIA.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan perang berdarah negara itu terhadap narkoba yang direncanakan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), kata juru bicaranya pada Selasa sambil membela catatan pemerintah tentang hak asasi manusia.

Kelompok hak asasi manusia dan kritikus pembunuhan narkoba menyambut baik langkah ICC, dengan mengatakan penyelidikan skala penuh akan membawa keadilan lebih dekat bagi keluarga ribuan orang yang terbunuh.

Terlepas dari kekhawatiran masyarakat internasional tentang tindakan keras terhadap narkoba, Duterte tetap populer di dalam negeri dan banyak orang Filipina mendukung sikap kerasnya terhadap kejahatan.

"Kami tidak akan bekerja sama karena kami bukan lagi anggota," kata juru bicara presiden Harry Roque pada konferensi pers.

Duterte membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC pada Maret 2018, meskipun, di bawah undang-undangnya, ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan ketika sebuah negara menjadi anggota hingga setahun setelah negara itu berusaha untuk mundur.

"Kami tidak membutuhkan orang asing untuk menyelidiki pembunuhan dalam perang narkoba karena sistem hukum bekerja di Filipina," kata Roque, melansir Reuters seraya menambahkan dia yakin rencana penyelidikan resmi salah secara hukum dan bermotif politik.

Seorang jaksa ICC meminta otorisasi pada Senin untuk membuka penyelidikan penuh atas pembunuhan tersebut, dengan mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan bisa saja dilakukan.

"Ada dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa tindakan yang dituduhkan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara," kata kepala jaksa ICC, Fatou Bensouda, dalam sebuah laporan.

Investigasi akan mencakup periode Juli 2016 hingga Maret 2019 ketika setidaknya 20.000 pembunuhan dilakukan sehubungan dengan kampanye anti-narkoba. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top