DPR dan BPIP Pastikan Adanya Nafas Pancasila dalam Setiap Undang-Undang

“Pancasila sebagai jiwa bangsa tidak semata-mata ditempatkan sebagai slogan dan simbol. Sangat penting untuk memastikan agar negara menjamin bahwa Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kehidupan beragama sebagai jiwa bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara,” ujar Puan.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dengan semangat untuk memastikan adanya nafas Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan dari Parlemen. 

Saat pidato Penandatanganan Nota Kesepahaman DPR RI dan BPIP RI serta talkshow bertema ‘Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan’, di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin, Puan menyatakan, sebagai bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan sebagai identitas atau DNA bangsa.

“Pancasila sebagai jiwa bangsa tidak semata-mata ditempatkan sebagai slogan dan simbol. Sangat penting untuk memastikan agar negara menjamin bahwa Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kehidupan beragama sebagai jiwa bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara,” ujar Puan.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyatakan dalam mewujudkan Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan politik negara dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Dimana, politik negara tersebut diarahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari setiap hukum di Indonesia, hukum nasional yang bercita hukum Pancasila. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan juga disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Puan mengingatkan, tantangan bagi pembentuk perundang-undangan adalah bagaimana menempatkan Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ‘embedded’ dalam setiap tahapan. 

Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila, norma-norma yang dibuat harus menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada didalam Pancasila. Maka, dalam prosesnya perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap RUU yang diusulkan oleh DPR maupun pemerintah.

“Tujuannya, untuk menjamin tidak ada norma dalam setiap UU nantinya yang bertentangan dengan Pancasila. DPR berharap agar BPIP terus melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menguatkan Pancasila sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Puan.

Selain itu, jelas dia, BPIP perlu juga menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang memperkuat Pancasila. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa selama Pancasila masih ada di hati semua orang Indonesia, maka selama itu juga Indonesia akan terus ada.

Sementara, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menekankan sudah selayaknya lembaga negara, kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya mendorong pemahaman yang kuat dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Dikatakannya, pemikiran dan warisan dari leluhur bangsa dapat selalu diamalkan dan dipelajari dari generasi ke generasi sehingga menjadikan nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan dapat teraktualisasikan dengan baik dalam semangat gotong royong. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top