Anggota Komisi X DPR RI: Pendidikan Vokasi Harus Cetak Siswa yang Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

"Terkait dengan pendidikan vokasi, kami masih memandang bahwa program yang dibuat bobotnya masih untuk mencari kerja, bukan untuk menciptakan kerja," ujar Ledia di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menekankan agar pendidikan vokasi tidak hanya menciptakan siswa siap kerja, tapi juga harus mampu mencetak siswa yang bisa menciptakan lapangan kerja. 

Pernyataan ini disampaikan Ledia Hanifa Amaliah saat rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.

"Terkait dengan pendidikan vokasi, kami masih memandang bahwa program yang dibuat bobotnya masih untuk mencari kerja, bukan untuk menciptakan kerja," ujar Ledia di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa.

Karenanya, kata dia, ke depan harus makin mengutakan kemampuan siswa dan mahasiswa vokasi agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja. 

Sampai saat ini, belum ada solusi untuk mengatasi masalah penciptaan lapangan kerja, maka upaya menghadirkan lulusan vokasi yang berkualitas akan sia-sia. Karena ketika lulus pun para jebolan pendidikan vokasi tetap sulit mendapatkan pekerjaan.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menyinggung soal riset dan inovasi di perguruan tinggi. Menurutnya, di tahun anggaran 2022, riset dan inovasi belum tersentuh. Padahal itu amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tetang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

"Riset dasar harus berkembang dari perguruan tinggi, dari situ akan berkembang riset terapan dan inovasi-inovasi," jelas Ledia. (*)  

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top