Ukraina Perpanjang Sanksi Terhadap Perusahaan Hingga Politisi Terkait Agresi Rusia

Daftar ratusan entitas, termasuk saluran televisi Rusia, kantor berita, surat kabar, perusahaan konsultan, sistem pembayaran online WebMoney, dan pemimpin separatis pro-Rusia. Mereka dilarang berbisnis di Ukraina, menggunakan aset mereka atau menarik modal.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy (Foto: Yahoo News)

UKRAINA, IPHEDIA.com - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, memperpanjang sanksi terhadap perusahaan dan politisi yang disalahkan oleh Kyiv atas keterlibatannya dalam agresi Rusia terhadap Ukraina, kata kantornya, Jumat waktu setempat.

Daftar ratusan entitas, termasuk saluran televisi Rusia, kantor berita, surat kabar, perusahaan konsultan, sistem pembayaran online WebMoney, dan pemimpin separatis pro-Rusia. Mereka dilarang berbisnis di Ukraina, menggunakan aset mereka atau menarik modal.

Hubungan antara Moskow dan Kyiv retak setelah Rusia mencaplok wilayah Ukraina di Krimea pada tahun 2014 dan separatis yang didukung Rusia menguasai sebagian wilayah timur Ukraina pada tahun yang sama. 

Kyiv menyatakan pertempuran di wilayah timur Donbass telah menewaskan 14.000 orang dalam tujuh tahun, melansir Reuters.

Ketegangan telah berkobar lagi dalam beberapa bulan terakhir setelah kedua negara saling menyalahkan atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata di Donbass, dan Rusia, dari apa yang disebutnya sebagai latihan pertahanan, mengerahkan pasukan di perbatasan barat dengan Ukraina dan di Krimea.

Zelenskiy mengatakan Rusia telah mengerahkan lebih dari 100.000 personel militer di dekat perbatasan Ukraina dan terus mempertahankan mereka meskipun ada janji untuk menarik pasukan. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top