Temui Menhub, Bamsoet Bahas SIM Internasional Indonesia Bisa Diterima Seluruh Dunia

Bamsoet menyebut, di dalam peraturan FIA, SIM Internasional yang dikeluarkan suatu negara haruslah diterbitkan oleh organisasi anggota FIA. Di Indonesia, dalam hal ini adalah IMI.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mengajak Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas Polri duduk bersama IMI menindaklanjuti surat Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) kepada Polri tertanggal 29 Juni 2018.

Surat FIA itu merekomendasikan agar IMI dijadikan pihak terkait dalam penerbitan SIM Internasional Indonesia agar bisa diterima di seluruh dunia. Hal ini merujuk kepada Vienna Convention on Road Traffic tahun 1968 yang merupakan penyempurnaan dari Geneva Convention on Road Traffic tahun 1949, dan sebelumnya Paris Convention on Motor Traffic tahun 1926.

Bamsoet menyebut, di dalam peraturan FIA, SIM Internasional yang dikeluarkan suatu negara haruslah diterbitkan oleh organisasi anggota FIA. Di Indonesia, dalam hal ini adalah IMI. 

Sementara, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengamanatkan Polri sebagai pihak yang menerbitkan SIM, baik untuk keperluan nasional maupun internasional. 

"IMI tidak ingin mengubah ketentuan UU tersebut. Pertemuan tripartit antara IMI, Kementerian Perhubungan, dengan Korlantas Polri, justru untuk mencari solusi penguatan agar SIM Internasional yang dikeluarkan Indonesia, bisa diakui di berbagai negara dunia, sesuai ketentuan FIA," kata Bamsoet usai bertemu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan ini turut hadir pengurus IMI Pusat, antara lain Sekretaris Jenderal Ahmad Sahroni yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, serta anggota Budang Komunikasi dan Media Sosial Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, salah satu solusinya, misalkan, untuk pendaftaran, uji praktek, hingga pembayaran administrasi SIM Internasional sesuai ketentuan PNBP Polri yang telah ada, tetap dilakukan di Korlantas Polri sesuai domain yang telah diatur dalam undang-undang. 

Sedangkan, penerbitan kartunya dilakukan oleh IMI berdasarkan rekomendasi dari Korlantas Polri. Tidak menutup kemungkinan solusi lainnya, yang nanti akan lahir setelah adanya pertemuan tripartit tersebut.

"Dengan melibatkan IMI, SIM Internasional Indonesia akan mendapatkan fasilitas tambahan, bisa mengklaim asuransi jika terjadi sesuatu di luar negeri. Tidak seperti saat ini, warga Indonesia yang memiliki SIM Internasional Indonesia kesulitan mengklaim asuransi, karena penerbitannya tidak melibatkan anggota FIA, dalam hal ini adalah IMI," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, keterlibatan IMI juga akan semakin membuat SIM Internasional Indonesia diakui dan dilegitimasi oleh lebih banyak negara dunia. Khususnya negara anggota FIA yang jumlahnya mencapai 146 negara, tersebar dari mulai Asia, Australia, Eropa, Amerika, hingga Afrika.

"Seperti negara-negara besar, antara lain Argentina, Australia, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan warga Indonesia yang sedang bepergian ke luar negeri. Sekaligus semakin memperkuat harkat, derajat, dan martabat bangsa di depan negara-negara dunia lainnya, karena SIM Internasional Indonesia turut diakui oleh negara-negara dunia," pungkas Bamsoet. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top