Pulihkan Ekonomi, Bangka Belitung Lakukan Langkah Cepat dan Strategis

"Dalam hal ini, presiden mengarahkan kita agar terus berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait serapan anggaran," ungkap Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, usai rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 oleh BPKP secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Babel.



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, terkait percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan segera mengambil langkah cepat dan strategis menyeimbangkan serapan anggaran belanja modal Bangka Belitung dengan  belanja operasionalnya.

"Dalam hal ini, presiden mengarahkan kita agar terus berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait serapan anggaran," ungkap Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, usai rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 oleh BPKP secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Babel, Kamis.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Babel akan bertindak cepat dengan berdiskusi bersama tim anggaran serta DPRD untuk mengambil langkah efisiensi serta refocusing terhadap beberapa kegiatan tanpa menunda.

Saat ini, kata dia, serapan anggaran Bangka Belitung baru mencapai 4,38 persen dan tidak seimbang dengan belanja operasional yang sudah mencapai 27,8 persen. "Dalam beberapa hari ini, kita akan mengambil keputusan sekalipun agak berat bagi para pegawai. Tapi, ini tetap dilakukan demi efisiensi serapan anggaran dan efektivitas anggaran," ujarnya.

Tidak hanya Bangka Belitung, tapi secara nasional, serapan belanja anggaran nasional mengalami pertumbuhan yang rendah, yakni di angka 15 persen untuk APBN dan angka 7 persen untuk APBD. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi nasional di angka -0,74 persen. Termasuk serapan pengadaan barang dan jasa, dan lainnya yang juga masih lambat. 

Dalam rakor nasional ini, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana hampir 700 triliun dan harus segera direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali.

"Untuk itu, saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah dapat melihat dan mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, dan mencarikan solusi untuk mengatasinya sehingga lembaga dan pemda dapat merealisasikan dengan cepat," ujar Jokowi.

Menurut presiden, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan  pemerintah dalam hal belanja negara secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga tercapainya target yang ditetapkan agar tidak ada serupiah pun yang salah sasaran.

"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran, apalagi dalam masa pandemi di mana semua harus berhemat dan bekerja keras dalam rangka mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," tegas Presiden Jokowi. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top