Pejabat Gedung Putih: Quad Bukan Aliansi Keamanan atau NATO Asia

Edgard Kagan, direktur senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional, membuat pernyataan dalam seminar virtual, di tengah kesan bahwa Quad, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang, bertujuan untuk melawan kebangkitan China, membuat Korea Selatan dan negara lain enggan bergabung.

Edgard Kagan, direktur senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, AS (Foto: Yonhap)

SEOUL, IPHEDIA.com - Forum Quad pimpinan AS yang berkembang bukanlah aliansi keamanan atau versi Asia dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), kata seorang pejabat Gedung Putih AS pada Jumat. Ia menyebut, kerangka kerja Quad terbuka yang dirancang untuk mengatasi tantangan bersama.

Edgard Kagan, direktur senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional, membuat pernyataan dalam seminar virtual, di tengah kesan bahwa Quad, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang, bertujuan untuk melawan kebangkitan China, membuat Korea Selatan dan negara lain enggan bergabung.

"Saya pikir juga perlu dicatat bahwa penting untuk diingat ini bukan aliansi keamanan. Ini bukan NATO Asia," kata Kagan dalam webinar yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir lokal Chey Institute for Advanced Studies.

"Ini bukanlah sesuatu yang memiliki struktur pemerintahan yang sangat jelas. Dan karena itu ia menawarkan kerangka kerja yang sangat fleksibel," tambahnya, melansir Yonhap.

Komentarnya muncul di tengah ekspektasi bahwa AS akan mendorong Korea Selatan, sekutu utama Asia, untuk bergabung dengan versi forum Quad yang diperluas, dan Seoul tampaknya memperhatikan kemungkinan reaksi negatif dari China.

Seoul telah menyatakan bahwa pihaknya bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota Quad atas dasar masalah demi masalah, dan pihaknya dapat bergabung selama beada di bawah prinsip-prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi.

Para pengamat mengatakan bahwa masalah partisipasi Korea Selatan di Quad dapat diangkat ketika Presiden Moon Jae-in mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya dengan mitranya dari AS, Joe Biden, di Washington pada 21 Mei.

Memperhatikan minat yang besar tentang Quad di Korea, Kagan menekankan bahwa ada banyak peluang yang akan muncul jika Seoul bekerja sama dalam kerangka Quad.

“Yang kami lihat sangat banyak peluang, peluang untuk lebih memperluas bidang kerja sama bagi negara-negara yang memiliki kepentingan bersama,” ujarnya.

"Kami melihat ini sebagai sesuatu yang akan membutuhkan diskusi dan kami berharap dapat menjadi bagian dari diskusi itu," ujarnya.

Ditanya apakah China dapat menjadi bagian dari aktivitas Quad terkait tantangan transnasional, seperti perubahan iklim, Kagan menekankan bahwa forum tersebut didasarkan pada gagasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sebuah visi yang diyakini Washington yang dengan tegas telah dirusak oleh China.

"Sulit membayangkan negara-negara berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menyetujui gagasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bebas dari paksaan, bebas dari intimidasi, bebas dari pembalasan ekonomi atau ancaman ekonomi," katanya.

Dalam webinar tersebut, Michael Green dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional mengatakan dia tidak mengantisipasi perluasan Quad, karena akan membuat forum lebih lambat dan lebih rumit.

Memperhatikan minat Korea pada agenda Quad, seperti keamanan maritim dan manajemen rantai pasokan, Green mengatakan bahwa pertanyaannya bukanlah apakah Korea harus bergabung dengan Quad atau tidak.

"Anda tahu itu bagian mana dari agenda, secara a la carte, yang akan Korea bergabung, karena negara-negara lain, seperti Kanada, Inggris, Prancis, bergabung dalam berbagai aspek Quad," jelasnya. (yhp/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top