Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Rekomendasikan Revisi UU Sisdiknas

Kesimpulan dan rekomendasi Kongres V Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ini bertema “Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional: Grand Design, Ancaman-Tantangan-Hambatan-Gangguan (ATHG), dan Konsepsi Implementasi”.




YOGYAKARTA, IPHEDIA.com - Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, dan peraturan turunannya, yang inkonsisten dengan amanat konstitusi.

Kemudian, Pancasila wajib disajikan sebagai pelajaran atau mata kuliah definitif dalam setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran Pancasila berdiri sendiri, tidak diintegrasikan dengan kewarganegaraan (PKn).

Demikian salah satu rekomendasi Kongres V Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Panitia Bersama Kongres V Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sejak tanggal 2-8 Mei 2021 secara virtual dengan hampir 2500 peserta secara nasional.

Rekomendasi ketiga adalah Pembelajaran Pancasila mestinya dijaga dari intervensi kepentingan politik praktis, dan disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu atau kaidah akademik.

Keempat, politik pendidikan harus menyeimbangkan pendidikan karakter, intelektual, dan jasmani, serta peran trisentra pendidikan, dan kelima, perlu menambah guru/dosen Pancasila, dengan bekerjasama atau memfungsikan lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pendidikanpelatihan guru/dosen Pancasila.

Ketua Tim Perumus, Prof dr Sutaryo, Sp.A(K) P., mengatakan rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kesimpulan sidang-sidang komisi, dengan kesimpulan, di putuskan di Yogyakarta, Sabtu.

Kesimpulan dan rekomendasi Kongres V Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ini bertema “Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional: Grand Design, Ancaman-Tantangan-Hambatan-Gangguan (ATHG), dan Konsepsi Implementasi”.

"Setelah mencermati sambutan dari Inisiator Kongres, sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada, arahan Sri Sultan Hamengkubuwono X, presentasi dari para narasumber pra kongres dan kongres, sidang panel, sidang komisi, dan sidang pleno, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi," kata Prof Sutaryo, melalui press rilisnya, usai acara.

Prof Sutaryo menjelaskan, terdapat 7 kesimpulan hasil kongres, yaitu pertama, Pancasila secara konsisten harus selalu ada di dalam segala peraturan perundang-undangan, termasuk dalam regulasi sistem pendidikan nasional. Sehingga, pendidikan sebagai misi mencerdaskan bangsa, sebagaimana amanat konstitusi, dapat berjalan dengan baik sebagaimana cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Kedua, pelaksanaan-penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus konsisten dan kongruen (taat azas) dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, misi mencerdaskan bangsa, dalam pendidikan hanya dapat tercapai jika ada keselarasan praktek di 5 level.

Presiden sebagai penginspirasi dan pengarah, menteri pengambil kebijakan, kepala daerah petunjuk kebijakan, Dinas Pendidikan penyelaras, dan guru pelaku-penerjemah. Pendidik harus mampu menjadikan subyek didik menjadi manusia merdeka, seperti ajaran Ki Hadjar Dewantara yang sekarang diadopsi dalam kredo Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Keempat, pendidikan formal (PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi), informal (keluarga), nonformal (masyarakat: media sosial, kegiatan keagamaan, sosial, budaya, Pramuka, PKK, kursus dan sebagainya), merupakan sarana terbaik dalam menanamkan dan membudayakan Pancasila.

Kelima, pendidikan karakter Pancasila dan kebudayaan Indonesia itu mestinya diselenggarakan di keluarga, masyarakat dan sekolah. Terdapat disharmoni dan ketimpangan di antara trisentra pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan.

Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam pembudayaan Pancasila. Relasi dan komunikasi antar trisentra pendidikan kurang harmonis / kurang baik; titik tekan pendidikan lebih terfokus pada pendidikan sekolah /formal.

Keenam, pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh (jasmani), ketiganya tidak boleh dipisahkan.

Ketujuh, keterbatasan kualitas dan kuantitas guru/dosen Pancasila secara nasional menjadi kendala dalam proses pengajaran Pancasila.

Prof Sutaryo menyebut, kesimpulan ini dirangkum dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, mengenai persepsi ideologi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

"Terjadinya fenomena radikalisme-terorisme, jelas-jelas mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Perlu penanganan khusus untuk kaum milenial, highlight transformasi social," jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut ditengarai sebagai akibat inkonsistensi dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, yakni ketika Pancasila diletakkan sebagai dasar sistem pendidikan nasional, tetapi justru tidak secara tegas ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di segala jenjang pendidikan.

Akibatnya, fungsi pendidikan (mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa) terganggu.

Tujuan pendidikan (mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab) terhambat.

Keberlangsungan sistem pendidikan nasional yang konsisten dan kongruen dengan Pancasila dan konstitusi menjadi tidak jelas dan kemungkinan akan terputus. Oleh karena itu, Pancasila wajib diajarkan sejak PAUD, sekolah dasar menengah, dan tinggi. (Rls/Ip)


Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top