Bupati dan Wabup Musi Rawas Salurkan Sembako Kepada PHL di Lingkungan Pemkab Mura

Santunan kepada PHL penyapu jalan, pembuang sampah, dan kebersihan di lingkungan Pemkab Mura dari BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Halaman Kantor Bupati Musi Rawas, Senin lalu ini, diserahkan langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, dan Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti, didampingi Ketua Baznas Musi Rawas. 



MURA, IPHEDIA.com - Bupati dan Wabup Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan, menyalurkan sembako kepada pegawai harian lepas (PHL) di lingkungan Pemkab Mura. 

Penyaluran santunan kepada PHL penyapu jalan, pembuang sampah, dan kebersihan di lingkungan Pemkab Mura dari BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Halaman Kantor Bupati Musi Rawas, Senin lalu ini, diserahkan langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, dan Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti, didampingi Ketua Baznas Musi Rawas.


Dalam penyerahan bantuan sembako tersebut, hadir pula Asisten II dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Musi Rawas.

Ketua Baznas Musi Rawas, H M Asri mengatakan, paket sembako berisikan Beras IR 64 10 kg, Minyak Bimoli 2 liter, tepung terigu 2 kg, Susu Cap Bendera 2 pleck, Gula PSM 2 kg, Kecap Sedap Manis 2 botol ukuran 550 gram, dan Sirup Marjan 1 Botol yang diberikan kepada 616 orang.

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk terima kasih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas atas jasa-jasa para pegawai harian lepas yang telah membantu Pemkab Musin Rawas untuk menjaga kebersihan lingkungan. "Semoga bantuan sembako ini dapat bermanfaat," ucap Bupati Hj Ratna Machmud. (Efran/Adv/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top