Anggota BKSAP DPR RI Serukan Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Lewat Jalur Diplomasi

"Jika terus dibiarkan maka bisa berujung pada perang yang dapat memakan lebih banyak lagi korban jiwa, khususnya bagi penduduk Palestina,” kata Puteri, politisi Fraksi Partai Golkar itu.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mendorong Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam langkah penyelesaian konflik Palestina-Israel yang saat ini kembali memanas.

"Jika terus dibiarkan maka bisa berujung pada perang yang dapat memakan lebih banyak lagi korban jiwa, khususnya bagi penduduk Palestina,” kata Puteri, politisi Fraksi Partai Golkar itu, melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Menurutnya, tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan Israel di hadapan tempat suci keagamaan jelas tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. "Kami mendesak pemerintah untuk terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian konflik ini," jelasnya. 

Sebagai informasi, Israel dikabarkan telah melakukan penolakan proposal gencatan senjata dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 11 Mei 2021. Akibatnya, hingga keterangan ini ditulis, jumlah korban jiwa terus meningkat hingga mencapai 149 orang dengan 41 orang di antaranya adalah anak-anak.  

Korban luka-luka pun telah mencapai sekitar 950 orang sebagaimana dilansir dari Aljazeera. Untuk itu, Puteri mendorong pemerintah untuk mendukung penyelesaian sengketa ini melalui jalur diplomasi.

“Serangan militer Israel terhadap penduduk sipil Palestina yang semakin hari semakin menguat perlu segera dihentikan dan jangan sampai terjadi perang terbuka antara kedua pihak. Karenanya, Indonesia juga perlu berupaya untuk mengurai eskalasi ketegangan konflik dengan mendorong penyelesaian melalui jalur damai di meja perundingan untuk mencapai kesepakatan damai,” tuturnya.

Puteri turut mengapresiasi dan mendukung inisiatif pemerintah yang tengah menggalang dukungan bagi penyelesaian konflik melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), maupun CEIRPP (Committee on The Exercise of The Inalienable Rights of the Palestinian People), dimana Indonesia menjabat sebagai wakil ketua pada komite tersebut.

“Di samping itu, pemerintah perlu mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan konkrit maupun mengeluarkan suatu deklarasi bersama (joint declaration) untuk meredam ketegangan dan mendorong penyelesaian konflik ini dan menghentikan kekerasan yang terjadi,” urainya. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top