Wagub MY Berharap Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Sumsel Dipercepat

Wagub menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan segala usaha dan upaya agar aktivitas perekonomian dan sosial dapat tetap berjalan di tengah Pandemi Covid-19.
 


PALEMBANG, IPHEDIA.com - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Mawardi Yahya (MY), berharap pemerintah pusat dapat mempercepat pendistribusian vaksin Covid-19 agar program vaksinasi di Provinsi Sumsel cepat diselesaikan.

Hal ini disampaikan Mawardi Yahya saat menerima kunjungan kerja reses Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati, SE, MM., ke Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa.

Kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD RI ini dilakukan dalam rangka pengawasan perencanaan program daerah dan percepatan penanganan sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19 tahun 2022 sekaligus menyerap aspirasi daerah terkait hal tersebut.

Di kesempatan itu, Wagub menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan segala usaha dan upaya agar aktivitas perekonomian dan sosial dapat tetap berjalan di tengah Pandemi Covid-19. 

Hal tersebut, kata dia, tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 37 tahun 2020 tentang pedoman masyarakat dalam beraktifitas ditengah masa pandemi Covid-19.

"Dari segi kesehatan kita harus tetap menjaga prokes dan mengurangi aktivitas yang bisa mengumpulkan masa, dari segi ekonomi kita dituntut untuk tetap menjaga kestabilannya. Untuk itu Gubernur mengeluarkan Pergub No. 37 untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut," ucap MY.

Wagub Sumsel juga meminta agar pemerintah pusat dapat memilah beberapa kebijakan terkait dengan recofusing di daerah, seperti dana operasional. Menurutnya, hal ini dapat menghambat pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan Covid-19.

Kemudian, Mawardi Yahya juga meminta kepada DPD RI untuk dapat memberikan kontrol terhadap oknum-oknum didalam PKH yang memanfaatkan fungsinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Mengingat penerima manfaat yang masih banyak buta huruf dan tidak mengerti dalam penggunaan rekening, saya harap bantuan tunai ini dapat dilakukan pengawasan agar mereka penerima manfaat tidak dibodohi dengan dikuranginya jumlah bansos yang telah ditetapkan," ucap MY.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh MY, Arniza Nilawati mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam percepatan penanganan ekonomi sosial dampak pandemi Covid-19.

Terkait persoalan recofusing yang disampaikan oleh MY, ia mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada menteri terkait dan menegaskan bahwa anggaran daerah yang berkaitan dengan operasional tidak harus dilakukan pemotongan.

"Kegiatan operasional yang direcofusing kami telah sampaikan kepada menteri bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena pemerintah daerah membutuhkan dana operasional dalam melaksanakan kegiatannya," ucapnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah dalam membentuk program percepatan penangan sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan perencanaan yang matang tanpa adanya tumpang tindih dalam kebijakan-kebijakan tersebut. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top