Tingkatkan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Babel Susun Neraca Penatagunaan Tanah

"Apa yang dihasilkan dari penyusunan NPGT Sektoral Perkebunan ini dapat menjadi sarana dalam pengendalian penggunaan tanah perkebunan dengan komoditas tertentu dan monitoring terhadap penguasaan tanah perkebunan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto.



BANGKA TENGAH, IPHEDIA.com - Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyusun neraca penatagunaan tanah perkebunan di daerah ini.

"Apa yang dihasilkan dari penyusunan NPGT Sektoral Perkebunan ini dapat menjadi sarana dalam pengendalian penggunaan tanah perkebunan dengan komoditas tertentu dan monitoring terhadap penguasaan tanah perkebunan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Naziarto, saat Rakor Awal Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan Tahun 2021, di Hotel Soll Marina, Bangka Tengah, Rabu.

Selain itu, kata dia, hasil penyusunan NPGT juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi provinsi dalam merencanakan alokasi ruang terutama peruntukan bagi kawasan perkebunan.

Menurutnya, sektor pertanian khususnya perkebunan, menjadi penting dalam perekonomian Indonesia dikarenakan kontribusi 15 persen dari total persentase nilai ekonomi nasional. 

Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satunya dengan Penyusunan NPGT. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Babel, Iskandar Syah mengungkapkan, bahwa penyusunan NPGT Perkebunan dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan kebijakan pembangunan perkebunan. 

Penjabaran dari kebijakan umum itu, yakni meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Selain untuk mengupdate data tahun 2013, penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan dilaksanakan juga dalam rangka mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. 

Instruksi presiden tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan dan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top