Pidanakan Wajib Pajak Nakal, Polda Jatim Gandeng Kanwil Pajak Bentuk Tim Gabungan

Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyebutkan, untuk mengantisipasi wajib pajak yang "nakal", ke depan mungkin bisa dibentuk tim gabungan antara Polda Jatim dan Ditjen Pajak. 



SURABAYA, IPHEDIA.com - Mengantisipasi ulah nakal WP (Wajib Pajak)  yang mengemplang uang pajak, Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Jumat menerima audiensi dari Ditjen Pajak Provinsi Jatim, di Gedung Tribrata Lantai 2, Mapolda Jawa Timur.

Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyebutkan, untuk mengantisipasi wajib pajak yang "nakal", ke depan mungkin bisa dibentuk tim gabungan antara Polda Jatim dan Ditjen Pajak. 

Kerjasama ini, kata dia, nantinya bisa menghadang modus wajib pajak yang berusaha menghindar dari kewajibannya serta dapat mengamankan target penerimaan pajak di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur.

"Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak, sehingga kedepan perlu kita bentuk tim antara Polda jatim dan Ditjen Pajak," jelas Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, saat menerima audiensi dari Ditjen Pajak.

Kabid Pemeriksaan Penagihan, Intelijen, Penyidikan Jatim I, Ashari, menyebutkan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Polda Jatim yang telah menerima audiensi dari Ditjen Pajak Jatim.

"Harapan kami kerjasama lebih luas dalam rangka pengamanan penerimaan kami, aset kami dan pengamanan penegakan hukum bagi wajib pajak," ungkap Ashari Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Jatim I.

Sementara itu, Irawan Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Jatim II menyatakan, bahwa kerjasama dengan Polri (Polda Jatim) ini sangat baik saya rasakan selama empat tahun saya dinas di wilayah Jatim. Hal ini terbukti, setiap tahun Ditjen Pajak Jatim selalu mendapat penghargaan untuk penyidikan.

Selain itu, saat ini banyak wajib pajak "nakal" yang selalu berusaha untuk mempailitkan perusahaannya untuk menghindari membayar pajak, saat dilakukan penagihan. Sehingga kendala di lapangan tersebut dibutuhkan kerjasama antara Ditjen Pajak dengan Polda Jatim.

Kepada wajib pajak yang nakal, ke depannya perlu ditindak tidak hanya sesuai dengan Undang Undang Pajak tetapi perlu dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian guna mengembalikan aset negara.

"Tugas kami ada di pemeriksaan, penagihan dan intelijen. Kami sering mendapatkan kesulitan pada saat penagihan, sehingga butuh kerjasama dengan Polda Jatim untuk mengantisipasi wajib pajak yang nakal,"paparnya. (Sugeng/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top