Parlemen Inggris Kritik Genosida di Xinjiang China, Beijing Kutuk Pernyataan Itu

Sejauh ini, pemerintah telah menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat China dan memperkenalkan aturan untuk mencoba mencegah barang-barang yang terkait dengan kawasan itu memasuki rantai pasokan.

Foto: Reuters

LONDON, IPHEDIA.com - Parlemen Inggris sebelumnya pada Rabu meminta pemerintah mengambil tindakan mengakhiri apa yang oleh anggota parlemen digambarkan sebagai genosida di wilayah Xinjiang China, meningkatkan tekanan pada para menteri untuk melangkah lebih jauh dalam kritik mereka terhadap Beijing.

Tetapi pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson kembali menghindari pernyataan genosida atas apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia "skala industri" terhadap komunitas Uighur yang sebagian besar Muslim di Xinjiang. Para menteri mengatakan keputusan apa pun untuk menyatakan genosida terserah pengadilan.

Sejauh ini, pemerintah telah menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat China dan memperkenalkan aturan untuk mencoba mencegah barang-barang yang terkait dengan kawasan itu memasuki rantai pasokan, tetapi mayoritas anggota parlemen ingin menteri melangkah lebih jauh.

Anggota parlemen mendukung mosi yang dibawa oleh anggota parlemen Konservatif Nusrat Ghani yang menyatakan orang Uighur di Xinjiang menderita kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan menyerukan pemerintah menggunakan hukum internasional untuk mengakhirinya.

Dukungan untuk mosi tidak mengikat, artinya terserah pemerintah memutuskan tindakan apa, jika ada, yang akan diambil selanjutnya.

Kedutaan Besar China di Inggris mengutuk langkah parlemen, meminta Inggris mengambil langkah konkret menghormati kepentingan inti China dan segera memperbaiki langkah yang salah tersebut.

"Tuduhan yang tidak beralasan oleh segelintir anggota parlemen Inggris bahwa ada genosida di Xinjiang adalah kebohongan paling tidak masuk akal abad ini, penghinaan yang keterlaluan terhadap rakyat China, dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional," kata kedutaan melansir Reuters dalam pernyataannya, Jumat.

Menteri Inggris untuk Asia, Nigel Adams, sekali lagi menyampaikan kepada parlemen posisi pemerintah bahwa setiap keputusan yang menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang sebagai genosida harus diambil oleh pengadilan yang "kompeten".

Beberapa anggota parlemen khawatir Inggris berisiko keluar dari langkah dengan sekutunya atas China setelah pemerintahan Biden mendukung tekad pendahulunya bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top