Korea Utara Kecam Jepang Soal Pendudukan Semenanjung Korea

Rodong Sinmun, organ Partai Buruh yang berkuasa di Korut, memuat artikel yang mengkritik Jepang karena menduduki Semenanjung Korea selama paruh pertama abad ke-20 dan terlibat dalam kebijakan barbar untuk memusnahkan rakyat.

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga

SEOUL, IPHEDIA.com - Surat kabar utama Korea Utara pada Minggu kembali mengkritik Jepang atas sejarah agresi terhadap Semenanjung Korea, setelah perdana menteri Jepang menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara untuk menyelesaikan masalah bilateral.

Rodong Sinmun, organ Partai Buruh yang berkuasa di Korut, memuat artikel yang mengkritik Jepang karena menduduki Semenanjung Korea selama paruh pertama abad ke-20 dan terlibat dalam kebijakan barbar untuk memusnahkan rakyat.

Makalah itu menekankan bagaimana Jepang menjarah kekayaan budaya dan sumber daya alam yang bernilai bagi tokoh-tokoh astronomi sambil mengkritik Tokyo karena mengagungkan dan mendistorsi sejarah bermasalah tersebut. Semenanjung Korea berada di bawah pemerintahan kolonial Jepang dari tahun 1910-45.

Artikel itu muncul setelah Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan pasca pertemuan puncak dengan Presiden AS, Joe Biden, pada Jumat bahwa dia siap bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, untuk menyelesaikan masalah warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara beberapa dekade lalu.

Kritik Rodong Sinmun melansir Yonhap adalah kecaman terbaru Korea Utara yang terus berlanjut terhadap Jepang meskipun Suga berulang kali menyerukan pertemuan dengan Kim. 

Pyongyang bersikeras Tokyo menghadapi dan mengatasi masa lalunya yang bermasalah dan menangani masalah diskriminasi rasial terhadap warga Korea Utara di Jepang. (yhp/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top