-->

Kebersamaan Jaga Efektivitas Pembangunan dan Keuangan di Sumsel

"Penyelesaian masalah-masalah pembangunan dibutuhkan komitmen bersama. Pengawasan perlu dilakukan mulai dari perencanaan daerah," kata Salamat Simanulang saat Rakorwasin Keubang Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, di Palembang.

Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang, Ak, MBA

PALEMBANG, IPHEDIA.com - Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang, Ak, MBA., mengatakan kebersamaan semua pihak akan dapat menjaga akuntabilitas dan efektivitas pembangunan dan keuangan, khususnya di Sumsel. 

"Penyelesaian masalah-masalah pembangunan dibutuhkan komitmen bersama. Pengawasan perlu dilakukan mulai dari perencanaan daerah," kata Salamat Simanulang saat Rakorwasin Keubang Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, di Palembang, Selasa. 

Selain itu, menurut dia, penguatan dan kolaborasi pengawasan intern didisain yang melibatkan BPKP, APIP Daerah, dan APH SDA dan SDM di daerah harus seimbang. SDM juga harus dipastikan memiliki integritas dengan kejujuran. 

Hal yang sama diungkapkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Yudhiawan Wibisono. Menurutnya, SDA berlimpah di Indonesia harus diiringi dengan SDM-nya. Salah satu yang mendorong hal tersebut maka dibutuhkan integritas, yaitu kejujuran. 

Untuk mencegah berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan negara, jelas dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai upaya pencegahan dalam berbagai sistem pemerintahan. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top