Jelang Idul Fitri, Azis Syamsuddin Sambut Baik Subsidi Ongkir Transaksi Daring

Wakil Ketua DPR RI, M Azis Syamsuddin, menyambut baik adanya kebijakan subsidi ongkir tersebut. "Dengan adanya langkah ini dapat meningkatkan daya beli dan usaha perekonomian masyarakat di tengah pendemi Covid-19, sehingga ekonomi dapat bangkit dan masyarakat sejahtera" kata Azis.



JAKARTA, IPHEDIA.com - Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah berencana akan subsidi ongkos kirim (ongkir) transaksi barang melalui daring (online) sebesar Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah. 

Atas rencana ini, Wakil Ketua DPR RI, M Azis Syamsuddin, menyambut baik adanya kebijakan subsidi ongkir tersebut. "Dengan adanya langkah ini dapat meningkatkan daya beli dan usaha perekonomian masyarakat di tengah pendemi Covid-19, sehingga ekonomi dapat bangkit dan masyarakat sejahtera" kata Azis dalam siaran persnya, Senin.

Baginya, rencana ini perlu segera disosialisasikan kepada perusahaan yang dilibatkan dalam rencana ini. Sosialisasi kebijakan ini menjadi krusial agar setiap elemen bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakan perekonomian Indonesia.

"Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi subsidi ongkir ini kepada perusahaan e-commerce, perusahaan penyedia barang, perusahaan penyedia jasa ekspedisi, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan volume transaksi jual-beli melalui daring," jelas Politisi Golkar itu.

Dirinya mendorong pemerintah agar memberikan langsung subsidi ongkir tersebut kepada perusahaan penyedia jasa ekspedisi, baik yang menggunakan atau tidak jasa e-commerce. Hal ini untuk mencegah adanya potensi pemotongan yang dilakukan oleh pihak e-commerce, sehingga realisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan. (*)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top