Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tanjabbar, Begini Kata Wabup Hairan

Wakil Bupati Hairan menyampaikan penghargaan atas usaha dan kerja keras pimpinan, anggota dan seluruh alat kelengkapan dewan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Tanjungjabung Barat telah disusun secara cermat dan dapat dilakukan pembahasan bersama.



KUALA TUNGKAL, IPHEDIA.com – Wakil Bupati (Wabup) Tanjungjabung Barat, Hairan, SH., menghadiri rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Tanjabbar, bertempat di gedung sidang paripurna DPRD, Senin.

Sidang paripurna kali ini dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan.

Kemudian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hairan menyampaikan penghargaan atas usaha dan kerja keras pimpinan, anggota dan seluruh alat kelengkapan dewan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Tanjungjabung Barat telah disusun secara cermat dan dapat dilakukan pembahasan bersama.

“Tentunya hal ini merupakan suatu prestasi kerja yang membanggakan artinya bagi keberlangsungan pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna,” katanya.

“Kami memandang penting adanya perda terkait hal tersebut di atas, sebagai kebijakan yang lebih bersifat operasional untuk melakukan perlindungan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan,” tambah Hairan. (Vid/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top