Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Semua Mitra Peduli UMKM

"Dalam menjalankan usaha harus ada frame maupun skala apa yang dilakukan. Butuh mode maupun skema adanya regulasi maupun payung  hukum saling menguntungkan. Kita tidak hanya memanfaatkan situasi. Tidak hanya seromonial, harus ada action. Harus ada niat maupun goal," tegas HD.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru (HD), mengajak semua mitra harus ada kepedulian maupun sumbangsih dalam hal permodalan, bimbingan dan keterampilan serta pemasaran guna meningkatkan perekonomian dan investasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

"Dalam menjalankan usaha harus ada frame maupun skala apa yang dilakukan. Butuh mode maupun skema adanya regulasi maupun payung  hukum saling menguntungkan. Kita tidak hanya memanfaatkan situasi. Tidak hanya seromonial, harus ada action. Harus ada niat maupun goal," tegas HD. 

Hal tersebut diutarakannya pada saat membuka Workshop Kemitraan dan Penandatanganan Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara PMA/ PMDN dengan UMKM/ Koperasi, di The Alts Palembang, Kamis.

Ia mengatakan, dalam bermitra harus ada kesepakatan bersama dan punya tekad untuk saling menguntungkan serta kemauan teguh untuk mengembangkan usaha maupun keinginan berhasil dalam usaha. Untuk bermitra itu biasanya melalui CSR maupun Bank Himbara. 

Selain itu, jelas dia, mitra harus juga membimbing para mitra agar mengerti bahwa ada tiga faktor modal, ketrampilan dan pemasaran. Dalam berusaha juga harus ada ada khas khusus, artinya ada produk unggulan setiap daerah. 

"Harus disesuaikan dengan bakat. Artinya, harus ada interview dari awal. CSR juga harus diatur dari bawah ke atas (bottom up)," tutupnya. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top