Pembiayaan Pembangunan, DPD RI Rancang Undang-Undang Pinjaman Daerah

"Kami telah merancang undang–undang tentang pinjaman daerah ini,” ujar Darmansyah Husein saat melakukan kunjungan kerja (reses) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang diterima Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah, di ruang kerjanya.



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darmansyah Husein, mengatakan pihaknya saat ini sedang merancang undang–undang (RUU) tentang pinjaman daerah untuk membangun daerah itu sendiri.

"Kami telah merancang undang–undang tentang pinjaman daerah ini,” ujar Darmansyah Husein saat melakukan kunjungan kerja (reses) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang diterima Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah, di ruang kerjanya, Selasa.

Ia mengatakan, bahwa salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk daerah begitu mahal sehingga creative financing menjadi pilihan. Karena creative financing pembiayaan yang dilakukan dengan tidak biasa, salah satunya pinjaman daerah. 

Undang–undang tersebut, kata dia, akan mengatur supaya urusan hutang piutang pemerintah daerah memiliki payung hukum kepada pemerintah, maupun kepada pihak lainnya.

“Saat ini kami sedang merancang RUU tersebut untuk memberikan payung hukum yang pasti kepada daerah, dalam membangun creative financing dan sesuai arahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa ke depannya pemerintah daerah mengembangkan creative financing,” ungkapnya.

Untuk itu, pihak DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Babel untuk mendapatkan masukan dari pemprov, termasuk masukan dari pihak akademisi terkait pinjaman pemerintah daerah tersebut.

Kepada awak media, senator menegaskan bahwa pihaknya mempersiapkan undang-undang pinjaman daerah ini penting dilakukan karena pembangunan harus merata sampai ke daerah.

Dijelaskannya, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, bahwa daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman, baik kepada pemerintah pusat, perbankan, maupun pihak lainnya dan creative financing ini dinilai menjadi solusinya. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top