Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi

Pj Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni, mengajak para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.



TANJABBAR, IPHEDIA.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022, Selasa.

Musrenbang ini selain dihadiri Pj Gubernur Jambi, ketua DPRD Provinsi Jambi, bupat/walikota se-Provinsi Jambi dan Kepala Bapepeda se Provinsi Jambi, 

Hadir pula anggota DPR DPR RI Dapil Jambi, Sekjen Kemendagri, Dr Ir Muhammad Khudori, dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakarjaan Bappenas RI, Pungky Sumadi, secara virtual.

Di kesempatan ini, Pj Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni, mengajak para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Koordinasi ini, kata dia, terutama dalam menyusun perencanaan yang baik dan bersinergi, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.

Sementara itu, Bupati Tanjungjabung Barat, Anwar Sadat, menyampaikan beberapa point untuk menjadi perhatian pemerintah di tingkat provinsi, di antaranya pemerataan anggaran. 

"Biaya pembangunan di Tanjab Barat tidak bisa di sama ratakan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. Karena kami di Tungkal struktur tanahnya berbeda," singkat Bupati Anwar Sadat.

Acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan oleh seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Jambi. (Vid/Ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top