Balai Karantina Pertanian Gagalkan Penyelundupan Dua Anak Orangutan

Kedua ekor anak orangutan sumatera berjenis kelamin jantan dan betina yang diperkirakan berusia satu tahun ini berasal dari Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Penyelundupan dua ekor anak orangutan (Pongo abelii) digagalkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Kedua ekor anak orangutan sumatera berjenis kelamin jantan dan betina yang diperkirakan berusia satu tahun yang diamankan ini berasal dari Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara. Rencananya, satwa langka yang harus dilindungi ini akan diselundupkan ke Tangerang, Provinsi Banten, melalui jalur darat.

"Diselundupkan menggunakan keranjang buah berukuran kecil dan ditempatkan di bagasi bus," kata Subkoordinator Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung, Akhir Santoso, mendampingi Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung, Muh Jumadh, dalam keterangannya, Selasa.

Selain mengamankan dua ekor anak orangutan, Senin, pihaknya juga menggagalkan penyelundupan 20 ekor burung puyuh tarun-tarun, dan 30 ekor burung madu asal Lampung yang direncanakan akan dibawa menuju DKI Jakarta.

"Selanjutnya kami akan komunikasikan kepada BKSDA untuk proses lebih lanjut," terangnya.

Disebutkannya, kegiatan penyelundupan satwa liar dan dilindungi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dengan ancaman pidana paling lama dua tahun, denda maksimal Rp2 miliar.

Selain langgar UU Nomor 12 Tahun 2019, pelaku juga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 juta. (ed/riz/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top