AS Sebut Setiap Pendekatan ke Korea Utara Harus Sejalan dengan Sekutu

"Saya tidak ingin berprasangka buruk pada kesimpulan dari tinjauan yang sedang berlangsung, tetapi kami telah mengatakan bahwa denuklirisasi akan tetap menjadi pusat kebijakan Amerika terhadap Korea Utara," kata Price.

Jubir Departemen Luar Negeri AS, Ned Price (Foto: Reuters)

WASHINGTON, IPHEDIA.com - Denuklirisasi akan tetap menjadi pusat kebijakan AS terhadap Korea Utara dan setiap pendekatan ke Pyongyang harus dilakukan sejalan dengan sekutu dekat, termasuk Jepang dan Korea Selatan, kata juru bicara (Jubir) Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, Kamis.

Price membuat komentar tersebut pada briefing reguler menjelang pertemuan pada Jumat antara penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, dan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan ketika pemerintahan Biden menyimpulkan peninjauan kebijakannya terhadap Korea Utara.

Price mengatakan pertemuan itu menjadi kesempatan untuk berbagi. "Di mana kami berada dalam hal tinjauan kami dan bagi mereka untuk berbagi perspektif mereka," ujar Price.

"Saya tidak ingin berprasangka buruk pada kesimpulan dari tinjauan yang sedang berlangsung, tetapi kami telah mengatakan bahwa denuklirisasi akan tetap menjadi pusat kebijakan Amerika terhadap Korea Utara," kata Price, melansir Reuters.

“Kami juga tahu bahwa setiap pendekatan ke Korea Utara, agar efektif, akan menjadi salah satu yang harus kami lakukan sejalan dengan sekutu dekat kami, termasuk dalam kasus ini, sekutu perjanjian kami, Jepang dan Korea Selatan,” tambahnya.

Sullivan bertemu dengan mitranya dari Jepang Shigeru Kitamura dan mitranya dari Korea Selatan Suh Hoon di Akademi Angkatan Laut AS di Annapolis pada Jumat. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top