Wapres Minta Vaksinasi di Daerah Dipercepat dan Penerima Vaksin Ditambah

Wapres Ma’ruf didampingi Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) saat menyaksikan kegiatan vaksinasi di daerah mengapresiasi proses yang dilakukan dengan menambah jumlah meja untuk mempercepat penyuntikan.



BANDARLAMPUNG, IPHEDIA.com - Untuk mencapai target kekebalan komunitas secara nasional, Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan menambah jumlah penerima vaksin.

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kota Bandarlampung, Senin.

"Di Lampung ini yang antara 20-50 ribu ini, saya harapkan ada percepatan," kata Wapres Ma’ruf Amin.

Ia juga berharap untuk tercapai herd immunity dalam jangka waktu satu tahun, vaksinasi yang sekarang 8.000 per hari, bisa terus ditingkatkan. 

Wapres Ma’ruf didampingi Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) saat menyaksikan kegiatan vaksinasi di daerah mengapresiasi proses yang dilakukan dengan menambah jumlah meja untuk mempercepat penyuntikan.

"Saya baru saja menyaksikan vaksinasi di Provinsi Lampung ini, saya melihat prosesnya bagus, yang biasanya empat meja, sekarang sudah lima meja," katanya.

Di kesempatan itu, Wapres mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, tak terkecuali mereka yang sudah divaksin Covid-19.

"Protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan, karena bisa saja orang yang sudah divaksin terkena (Covid-19), kalau tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga penerapan PPKM Mikro," jelasnya. (ed/ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top