-->

Wagub Sumsel: Setiap Aturan Baru Harus Diinformasikan ke Masyarakat

"Perda ini, yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2020, yang telah mengamanahkan untuk melakukan penarikan retribusi jasa ke pelabuhan antara lain jasa labuh kapal-kapal yang melakukan aktivitas di perairan Sumatera Selatan dan jasa penggunaan terminal," ujar Wagub Mawardi Yahya.



PALEMBANG, IPHEDIA.com - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Mawardi Yahya (MY) mengatakan, setiap ada perubahan maupun aturan baru serta inovasi, sudah menjadi tugas bersama untuk menginformasikan kepada masyarakat agar dapat memahami atas perubahan tersebut. 

Hal itu diutarakannya saat menghadiri dan membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, di Ball Room Sriwijaya Hotel Swarna Dwipa, Rabu.

"Perda ini, yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2020, yang telah mengamanahkan untuk melakukan penarikan retribusi jasa ke pelabuhan antara lain jasa labuh kapal-kapal yang melakukan aktivitas di perairan Sumatera Selatan dan jasa penggunaan terminal," ujar Wagub Mawardi Yahya. 

Jelas Wagub MY, semua potensi harus diakomodir terlebih pemanfaatan daerah pesisir dan perlu mengetahui tentang wewenang pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten guna dapat mengelola sumberdaya maupun potensi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan  

"Untuk mendistribusikannya dibutuhkan satu sistem tatanan transportasi yang handal, baik darat maupun perairan," imbuhnya.  

Ditambahkan MY, Provinsi Sumsel dengan kekayaan alam yang melimpah memiliki cadangan batubara  22,24 miliar ton atau 48,45 % cadangan nasional dan menghasilkan atau memproduksi 9,5 ton serta 2,5 ton untuk ekspor. 

"Retribusi jasa pelabuhan ini merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD) ke depan yang dipergunakan untuk pembangunan dan program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat Sumsel," tutupnya. (ed/ris/ip) 

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top