-->

Uni Eropa Berikan Sanksi Belasan Pejabat Militer Myanmar Terkait Kudeta

Seorang diplomat mengatakan 11 orang yang akan ditempatkan pada pembekuan aset Uni Eropa dan daftar hitam larangan visa oleh pertemuan para menteri di Brussel adalah petugas militer dan polisi.



YANGON, IPHEDIA.com - Para menteri luar negeri Uni Eropa menyetujui sanksi terhadap 11 pejabat Myanmar untuk pengambilalihan militer, kata diplomat Eropa, ketika seorang pejabat PBB mendesak masyarakat internasional pada Sabtu untuk memotong akses uang dan senjata para pemimpin kudeta.

Langkah itu dilakukan setelah blok 27 negara itu bulan lalu setuju untuk menargetkan militer Myanmar dan kepentingan ekonominya sebagai tanggapan atas perebutan kekuasaannya.

Seorang diplomat mengatakan 11 orang yang akan ditempatkan pada pembekuan aset Uni Eropa dan daftar hitam larangan visa oleh pertemuan para menteri di Brussel adalah petugas militer dan polisi.

Langkah-langkah awal diperkirakan tidak menargetkan bisnis terkait dengan militer, tetapi para diplomat mengatakan beberapa kemungkinan akan ditempatkan di bawah sanksi dalam beberapa minggu mendatang.

Tom Andrews, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar pada Sabtu, meminta para pemimpin dunia untuk segera menanggapi kekerasan berkelanjutan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata, melansir Aljazeera.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengulangi kecamannya atas situasi di Myanmar, mencela kekerasan brutal militer yang terus berlanjut.

Sebuah tanggapan internasional yang tegas dan terpadu sangat dibutuhkan, katanya, dikutip oleh juru bicaranya. (alj/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top