Turki Hentikan Perjanjian Eropa Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

“Jaminan hak-hak perempuan adalah regulasi yang ada dalam anggaran rumah tangga kita, terutama konstitusi kita. Sistem peradilan kami dinamis dan cukup kuat untuk menerapkan peraturan baru sesuai kebutuhan,” kata Menteri Kebijakan Keluarga, Perburuhan dan Sosial Zehra Zumrut di Twitter.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan (Foto: Reuters)

ANKARA, IPHEDIA.com - Presiden Tayyip Erdogan menarik Turki keluar dari kesepakatan internasional yang dirancang untuk melindungi perempuan, kata surat kabar resmi negara itu pada Sabtu, meskipun ada seruan dari para pegiat yang melihat pakta itu sebagai kunci untuk memerangi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kesepakatan Dewan Eropa, yang dibentuk di Istanbul, berjanji untuk mencegah, menuntut dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan kesetaraan. Turki, yang menandatangani perjanjian pada 2011, mengalami peningkatan jumlah femisida tahun lalu.

Tidak ada alasan yang diberikan untuk penarikan tersebut, tetapi para pejabat di Partai AK yang berkuasa mengatakan tahun lalu bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mundur di tengah perselisihan tentang bagaimana mengekang kekerasan yang meningkat terhadap perempuan.

“Jaminan hak-hak perempuan adalah regulasi yang ada dalam anggaran rumah tangga kita, terutama konstitusi kita. Sistem peradilan kami dinamis dan cukup kuat untuk menerapkan peraturan baru sesuai kebutuhan,” kata Menteri Kebijakan Keluarga, Perburuhan dan Sosial Zehra Zumrut di Twitter, melansir Reuters, tanpa memberikan alasan untuk pindah.

Banyak kaum konservatif di Turki mengatakan pakta itu merusak struktur keluarga, mendorong kekerasan. Mereka juga memusuhi prinsip kesetaraan gender dalam Konvensi Istanbul dan melihatnya mempromosikan homoseksualitas, mengingat prinsip non-diskriminasi atas dasar orientasi seksual.

Kritikus penarikan dari pakta mengatakan itu akan membuat Turki semakin keluar dari langkah-langkah dengan nilai-nilai Uni Eropa, yang tetap menjadi kandidat untuk bergabung. Mereka berpendapat kesepakatan itu, dan undang-undang yang disetujui setelahnya, perlu diterapkan lebih ketat.

Turki bukanlah negara pertama yang bergerak untuk membatalkan kesepakatan itu. Pengadilan tertinggi Polandia memeriksa pakta tersebut setelah seorang anggota kabinet mengatakan Warsawa harus keluar dari perjanjian yang dianggap terlalu liberal oleh pemerintah nasionalis.

Erdogan mengutuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk mengatakan bulan ini bahwa pemerintahnya akan bekerja untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Tetapi para kritikus mengatakan pemerintahnya belum berbuat cukup untuk mencegah femisida dan kekerasan dalam rumah tangga.

Turki tidak menyimpan statistik resmi tentang femisida. Data Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan 38% wanita di Turki menjadi sasaran kekerasan dari pasangan seumur hidup mereka, dibandingkan dengan sekitar 25% di Eropa.

Ankara telah mengambil langkah-langkah seperti menandai individu yang diketahui melakukan kekerasan dan membuat aplikasi ponsel pintar bagi perempuan untuk memberi tahu polisi, yang telah diunduh ratusan ribu kali.

Keputusan Erdogan muncul setelah dia meluncurkan reformasi peradilan bulan ini yang menurutnya akan meningkatkan hak dan kebebasan, dan membantu memenuhi standar UE. Turki telah menjadi kandidat untuk bergabung dengan blok itu sejak 2005, tetapi pembicaraan akses telah dihentikan karena perbedaan kebijakan dan catatan hak asasi manusia Ankara. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK


Back to Top