Tingkatkan Bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI Kunker ke Bangka Belitung

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menjelaskan, kunjungan pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI ini dalam rangka menindaklanjuti undangan Pangdam II Sriwijaya.



PANGKALPINANG, IPHEDIA.com - Untuk meningkatkan bidang pertahanan, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menjelaskan, kunjungan pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI ini dalam rangka menindaklanjuti undangan Pangdam II Sriwijaya.

"Kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat meningkatkan bidang pertahanan, khususnya di provinsi ini," kata Erzaldi Rosman saat menyambut kehadiran Rombongan Komisi I DPR RI, di Ruang VVIP Bandara Depati Amir.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan dan didiskusikan dalam pertemuan anggota DPR RI dengan Makorem 045 Garuda Jaya, berkenaan tentang pengembangan dan peningkatan ketahanan yang ada di Babel.

"Sebagaimana kita ketahui, dalam hal ini TNI akan mengembangkan satuan-satuannya. Makorem 045 Garuda Jaya akan ditingkatkan dan dikembangkan baik Kodim, Batalyon maupun sarana-sarana pendukung lain seperti bidang kesehatan," jelasnya. 

Gubernur berharap dari pertemuan ini, Babel bisa mendapatkan dukungan dana untuk mengembangkan fasilitas, baik untuk anggota maupun infrastruktur, demi peningkatan kekuatan dan ketahanan. 

Rombongan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Utut Adianto, bersama Pangdam II/Swj, Mayjen TNI Agus Suhardi, direncanakan akan melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah di Kepulauan Bangka Belitung dalam tiga hari ke depan hingga tanggal 26 Maret 2021. (ris/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top