Tindakan Kekerasan Meningkat, Serikat Pekerja di Myanmar Lakukan Pemogokan

Setidaknya sembilan serikat pekerja yang mencakup sektor-sektor, termasuk konstruksi, pertanian dan manufaktur, meminta semua orang Myanmar untuk menghentikan pekerjaan guna mengecam kudeta 1 Februari dan memulihkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Foto: Reuters

YANGON, IPHEDIA.com - Serikat pekerja utama di Myanmar melakukan pemogokan pada Senin untuk mencoba menekan ekonomi negara yang rapuh dan menambah tekanan pada penguasa militer barunya, karena kekerasan akhir pekan dan penggerebekan malam hari memperbarui seruan untuk protes nasional yang berkelanjutan.

Para saksi melaporkan suara tembakan dan granat kejut di berbagai bagian ibu kota komersial Yangon pada malam hari, sementara media pemerintah pada Senin mengatakan pasukan keamanan menjaga kehadiran di rumah sakit dan universitas sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum.

Setidaknya sembilan serikat pekerja yang mencakup sektor-sektor, termasuk konstruksi, pertanian dan manufaktur, meminta semua orang Myanmar untuk menghentikan pekerjaan guna mengecam kudeta 1 Februari dan memulihkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

"Waktu untuk mengambil tindakan untuk membela demokrasi kita sekarang," katanya dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.

Kelompok perempuan menyerukan gerakan Htamain (Sarung) untuk memobilisasi kekuatan dan menandai Hari Perempuan Internasional sambil mengecam junta.

Beberapa protes terbesar dalam beberapa pekan terakhir terjadi pada Minggu. Polisi menembakkan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi di Yangon, kota utara Lashio dan aksi duduk oleh puluhan ribu orang di kota terbesar kedua Mandalay. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top